Bareskrim Polri menetapkan Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat (NRH) sebagai tersangka kasus jual beli jabatan di lingkungan Pemkab Nganjuk.

Selain Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat, Bareskrim polri telah menetapkan enam orang lainnya sebagai tersangka kasus jual beli jabatan.

KPK berkoordinasi dengan Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri untuk melakukan penyidikan kasus jual beli jabatan Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat.

Setelah kabar operasi tangkap tangan beredar, nama Novi ramai diperbincangkan di media sosial. Dia disebut-sebut sebagai anggota Barisan Ansor Serbaguna alias Banser.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron membenarkan pihaknya telah melakukan operasi tangkap tangan terhadap Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat pada Minggu (9/5/2021).

KPK menyatakan ott Bupati Nganjuk dilakukan atas kerja sama dengan instanis penegak hukum lainnya.

Peraih gelar doktor yang sempat lolos seleksi awal Capim KPK periode 2019-2023 itu dikabarkan tidak lolos tes wawasan kebangsaan untuk alih status menjadi ASN.

Operasi tangkap tangan dipimpin Kasatgas Penyelidik KPK Harun Al Rasyid. OTT terkait dengan dugaan korupsi pada lelang jabatan.

Belum diketahui, kasus yang menejrat Bupati Nganjuk berinisial NRH itu

Di lokasi longsor, berdasarkan penelitian ahli geologi, terdapat rekahan-rekahan baru, sehingga harus diantisipasi.

Bencana longsor di Kabupaten Nganjuk mengakibatkan 12 warga meninggal dunia dan 20 luka-luka.

Jika sebelumnya ada tiga unit alat berat untuk pencarian korban tanah longsor itu, di hari kedua pencarian ini ada tambahan dua alat berat, sehingga total ada lima unit.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Nganjuk melaporkan kejadian itu mengakibatkan 20 warga setempat hilang dan 14 orang lainnya luka-luka.

Hujan yang turun pada Minggu dari sekitar pukul 15.00 WIB sampai 19.00 WIB menyebabkan tebing di Dusun Selopuro, Desa Ngetos, Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk, longsor.

Bencana hidrologis berupa tanah longsor terjadi di Nganjuk, Jawa Timur. Sementara di Pasuruan terjadi banjir.