Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menengarai bekas Petinggi Lippo Suhendra Atmadja diduga terlibat dalam kasus dugaan suap panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa sejumlah saksi terkait kasus dugaan suap Panitera Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.

Juru bicara Mahkamah Agung (MA) Suhadi meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuktikan soal dugaan penyembunyian saksi yang diduga dilakukan oleh salah satu oknum…

KPK segera mengirimkan surat kepada Mahkamah Agung (MA) untuk menghadirkan saksi kasus suap Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Royani.

KPK menengarai saksi Royani diduga disembunyikan oleh Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung (MA) Nurhadi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengembangkan kasus suap yang melibatkan panitera Jakarta Pusat, termasuk kembali memanggil sejumlah saksi dari pihak swasta.

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunggu jadwal penyidik soal pemanggilan terhadap Sekretaris Jenderal (Sekjen) Mahkamah Agung (MA) Nurhadi.

Juru bicara Mahkamah Agung Suhadi menyerahkan proses hukum terhadap Sekjen MA Nurhadi ke Komisi Pmeberantasan Korupsi (KPK).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera memanggil Sekretaris Jenderal (Sekjen) Mahkamah Agung Nurhadi sebagai saksi kasus dugaan suap Panitera Pengadilan Negeri Jakarta…

Sejumlah pegiat antukorupsi yang tergabung dalam Koalisi Pemantau Peradilan (KPP) mencatat sedikitnya ada 35 orang hakim, panitera atau pegawai pengadilan yang terjerat kasus…

Penasehat hukum Edy Nasution, tersangka kasus suap Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Soesilo Ari Wibowo menjelaskan kliennya tidak tahu menahu soal hubungan antara…

Grup Lippo menyerahkan soal pemeriksaan Heri, Komisaris PT Metropolitan Tirta Perdana, Senin (9/5/2016) kemarin kepada penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa sopir Doddy Aryanto Supeno tersangka kasus suap panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Darmaji.

KPK resmi mencegah Eddy Sindoro, salah satu petinggi Group Lippo untuk enam bulan ke depan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi mencegah Eddy Sindoro salah satu petinggi Group Lippo untuk enam bulan ke depan.