Pada konferensi Our Ocean (OOC) ke-5 di Bali tahun ini, Uni Eropa mengukuhkan 23 komitmen baru untuk meningkatkan kondisi kesehatan Iautan dan pengelolaan potensinya.

Gangguan ekosistem laut akibat pencemaran limbah plastik dari waktu ke waktu kian mengkhawatirkan. Para pebisnis pun diminta untuk mengurangi penggunaan plastik harian serta…

Komitmen Presiden 2019, Pandu Laut Nusantara Luncurkan Petisi Perlindungan Laut

Mekanisme pengkajian dan implementasi komitmen akan menjadi penekanan utama yang dibawa Indonesia dalam konferensi kemaritiman Our Ocean Conference (OOC) yang diadakan pada…

JAKARTA— Destructive Fishing Watch (DFW) menilai komitmen bantuan dari pihak Jepang untuk pengoptimalan pembangunan sentra kelautan dan perikanan terpadu (SKPT) Indonesia…

Penguasaan pihak asing di bidang kegiatan selam diperkirakan menyebabkan Indonesia mengalami kerugian hingga mencapai Rp1,5 triliun.

JAKARTA – Kementerian Kelautan dan Perikanan berencana mengangkat isu pelestarian dan pengelolaan terumbu karang berkelanjutan dalam Our Ocean Conference (OOC) ke-5 yang…

JAKARTA – Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengimbau dunia internasional agar mengikuti jejak Indonesia melarang alih muatan di tengah laut alias transshipment.…

Meski merupakan negara kepulauan dengan sebagian besar laut, Indonesia masih sangat terbatas dalam melakukan pengamatan atau penelitian di laut.

Pemerintah memperkirakan Indonesia memiliki potensi energi panas laut sebagai sumber energi listrik mencapai 41 gigawatt (GW). Sayangnya, energi baru terbarukan ini belum…

PANGKALPINANG—Mulai pulihnya ekosistem kelautan di Indonesia mendorong peningkatan hasil perikanan serta memacu daya saing produk Indonesia di pasar mancanegara.

Pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan harus mengarah pada upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat.

Indonesia merupakan negara kepulauan, tapi masyarakatnya masih buta laut dalam pengertian minim pengetahuan lautnya pada segala aspek.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat kesulitan memulai proses revisi peraturan daerah terkait zonasi dan tata ruang laut .

Presiden Joko Widodo telah meneken Peraturan Presiden Nomor 16/2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia.