Kalangan pekerja menyebutkan kewajiban tabungan perumahan (Tapera) merugikan karena imbal hasilnya di bawah obligasi pemerintah ataupun deposito bank swasta.
Federasi Serikat Pekerja Mandiri (FSPM) Bali keberatan atas kebijakan pemerintah yang akan memotong gaji karyawan sebesar 2,5% untuk Tabungan Perumahan (Tapera)
Kebijakan mandatori pungutan 2,5% dari gaji karyawan swasta untuk iuran Tapera menuai pro dan kontra. Lantas, bagaimana pengelolaan dana Tapera tersebut?
Presiden Jokowi menyamakan Tapera dengan BPJS Kesehatan, bahwa manfaatnya akan dirasakan semua orang setelah program berjalan. Analogi itu dinilai tidak tepat.
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) protes kepada pemerintah yang memaksa masyarakat ikut iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) melalui pemotongan gaji.