Ombudsman RI mengusulkan agar iuran Tapera sebesar 3% ditanggung sepenuhnya oleh pekerja dan tidak perlu melibatkan pengusaha.

Program Tapera dan MLT BPJS Ketenagakerjaan dinilai tumpang tindih. Lantas, apa perbedaan MLT BPJS Ketenagakerjaan dengan Tapera?

Berita tentang langkah ekspansi Garuda Indonesia bersama sejumlah berita menarik lainnya menjadi pilihan editor BisnisIndonesia.id hari ini, Selasa (11/6/2024).

BP Tapera buka suara terkait dengan wacana penundaan implementasi penarikan iuran Tapera yang bakal berlaku mulai 2027.

Ombudsman menilai selayaknya kutipan iuran Tapera hanya ditanggung oleh para pekerja.

Komisiner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, mengaku pihaknya masih kesulitan apabila implementasi Tapera dilakukan pada 2027.

Ombudsman terima belasan laporan terkait pencairan dana BP Tapera.

Kalangan buruh bakal menggelar demo lanjutan dengan jumlah massa yang lebih besar untuk menolak program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) pada 27 Juni 2024.

Pengusaha dan pekerja meminta Presiden Jokowi membatalkan kewajiban peserta Tapera bagi perusahaan dan pekerja swasta.

PKS meminta pemerintah membatalkan aturan terkait potongan Tapera.

REI menyebut penolakkan pekerja dan pengusaha terhadap rencana iuran wajib melalui Tapera menunjukkan adanya persoalan yang cukup kompleks.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Menkeu Sri Mulyani telah sepakat jika Tapera ditunda.

Pemerintah siap menerima masukan dari berbagai stakeholder untuk mencari titik temu implementasi program iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

BP Tapera buka suara soal pernyataan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono yang ingin menunda implementasi iuran Tapera.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono buka suara soal isu penundaan kebijakan Tapera dari target 2027.