Dalam Peraturan OJK No.12/POJK.03/2020, bank umum nasional diwajibkan memenuhi modal inti minimum Rp3 triliun paling lambat 31 Desember 2022.

AAUI menilai Informasi mengenai model klasifikasi dari OJK kepada industri masih terbatas sehingga masih memerlukan diskusi atau kajian lebih lanjut.

Melansir dari The Bankers, 3 bank dari Indonesia masuk ke dalam daftar 25 bank dengan modal inti terbesar se-Asia Pasifik.

Bank Ina (BINA) melaporkan realisasi penggunaan hasil rights issue senilai Rp794,7 miliar.

Setelah membatalkan rencana rights issue beberapa waktu lalu, Bank BJB (BJBR) berniat menerbitkan obligasi di tahun 2023 ini untuk ekspansi kredit.

BPD diberikan tenggat waktu sampai akhir tahun 2024 untuk memenuhi modal inti Rp3 triliun.

Proses konsolidasi antar BPR untuk memenuhi persyaratan modal inti dari OJK mesti dimaknai sebagai batu loncatan bagi BPR untuk bisa terus berkembang.

Kepala Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan permodalan bank makin tebal. Ini penyebabnya.

Tahun depan, tepatnya 31 Desember 2024, gilirannya kelompok bank milik pemerintah daerah alias Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang harus memenuhi modal inti mini

Bank Prima Master telah dipastikan turun kasta jadi BPR karena tidak mencapai modal inti Rp3 trliun, sedangkan dua bank lain belum diketahui nasibnya.

Hingga 31 Desember 2022, Bank Prima gagal memenuhi modal inti Rp3 triliun sesuai ketentuan OJK.

Hingga 31 Desember 2022, Bank Prima gagal memenuhi modal inti Rp3 triliun sesuai ketentuan OJK.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berencana merilis kebijakan baru terkait dengan Kelompok Usaha Bank atau KUB bagi Bank Pembangunan Daerah (BPD).

Usai menuntaskan pemenuhan ketentuan modal inti, PT Bank Capital Tbk. (BACA) kedatangan investor baru yakni PT Tunas Persada Cemerlang.

Tercatat BPD Bengkulu memilki modal inti paling rendah Rp945,2 miliar hingga kuartal III/2022.