AS tidak dapat lagi membantu pemerintah Myanmar karena militer berada di bawah sanksi AS akibat serangan brutalnya terhadap etnis Rohingya.

Kabar itu disampaikan seorang pejabat partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), partai yang dipimpin Aung San Suu Kyi.

Manajer bandara Phone Myint mengatakan bandara internasional di Yangon, yang merupakan gerbang masuk utama ke negara itu, resmi ditutup sejak Selasa (2/2/2021).

Aung San Suu Kyi, Presiden Win Myint, serta para pemimpin Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) ditangkap pada Senin (1/2) dini hari dalam kudeta oleh militer.

Presiden AS Joe Biden mengancam akan mengeluarkan sanksi atas penahanan pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi.

Panglima tertinggi mengatakan militer akan menyerahkan kekuasaan kepada pemenang pemilu.

Kalau sanksi dijatuhkan pada Myanmar, maka kebijakan tersebut akan mewakili perubahan mendadak dari pemerintahan presiden Donald Trump sebelumnya.

Asean menegaskan kembali bahwa stabilitas politik di negara anggota di kawasan sangat penting untuk mencapai komunitas yang damai, stabil dan sejahtera.

Tentara Myanmar pada Senin menyerahkan kekuasaan kepada panglima militer Min Aung Hlaing dan memberlakukan keadaan darurat selama satu tahun.

Pemerintahan transisi yang sedang dipimpin kalangan militer ini dinilai akan tanpa sadar terjebak dalam skenario persaingan AS - China di Asia Tenggara dan Indo-Pasifik.

Juru bicara Gedung Putih Jen Psaki menegaskan bahwa Amerika Serikat menentang setiap upaya untuk mengubah hasil pemilu atau menghalangi transisi demokrasi Myanmar.

Pemerintah Indonesia pun mengimbau penggunaan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Piagam Asean, termasuk prinsip-prinsip demokrasi dan pemerintahan yang konstitusional. 

Deputi Regional Direktur untuk Kampanye Amnesty International Ming Yu Hah menilai penangkapan beberapa pejabat tinggi dan tokoh politik Myanmar sangat mengkhawatirkan.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah mengatakanbahwa pemerintah Indonesia  memantau terus perkembangan kondisi di Myanmar.

Pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi menyerukan agar masyarakat melakukan protes dan melawan kudeta militer.