JAKARTA Kementerian Perhubungan masih mengizinkan angkutan umum sewa khusus atau taksi online yang memenuhi ketentuan untuk beroperasi di wilayah hukum Indonesia.
Kemenhub akan memanggil beberapa kepala dinas perhubungan terkait dengan angkutan sewa khusus. Yang terjadi di Jawa Barat merupakan bentuk salah pengertian.
BATAM—Kementerian Perhubungan mengizinkan surat tanda nomor kendaraan angkutan sewa khusus menggunakan nama pribadi khususnya yang tergabung dalam badan usaha koperasi.
JAKARTA — Pemerintah disarankan menetapkan tarif angkutan umum sewa berbasis aplikasi minimal Rp20.000 dalam revisi tentang angkutan sewa khusus yang digodok Kementerian…
Organda mengusulkan kepada pemerintah angkutan umum berbasis aplikasi yang saat ini memiliki nama angkutan sewa khusus diubah menjadi angkutan taksi khusus.
Kementerian Perhubungan mendorong terwujudnya kerjasama antara penyedia aplikasi transportasi online dengan perusahaan taksi regular guna tercipta sinergi yang baik di bidang…
Hingga semester pertama tahun 2017 berakhir, penjualan sedan untuk taksi tidak menunjukkan harapan. Kebutuhan armada taksi sudah bergeser dari sedan ke mobil kecil serbaguna…
PT Nissan Motor Indonesia mengincar porsi pasar untuk konsumen fleet sebesar 20%. Untuk saat ini, sumbangsing pasar fleet terhadap total penjualan perusahaan berkisar antara…
JAKARTA — Kementerian Perhubungan siap mengeluarkan beleid baru sebelum putusan Mahkamah Agung yang memerintahkan pencabutan beberapa pasal dalam Peraturan Menteri Perhubungan…
Putusan Mahkamah Agung menganulir sejumlah pasal dalam PM No. 26/2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek jangan sampai…
JAKARTA — Paguyuban Mitra Online Indonesia menilai putusan Mahkamah Agung yang menganulir beberapa pasal Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 26/2017 lebih menguntungkan…