Hingga saat ini diketahui bahwa setidaknya terdapat 15 rimbawan muda Timor Leste adalah lulusan SMK Kehutanan Negeri di Indonesia. Belasan siswa tersebut telah siap mendarmabaktikan…

Konsep ideal pengelolaan sampah di Indonesia dinilai berbasis sirkular ekonomi.

Ratusan burung itu akan dikirim ke Surabaya dan Pare-Pare Sulawesi Selatan.

Penghargaan Nirwasita Tantra adalah penghargaan dari pemerintah pusat untuk pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota atas kepemimpinan dan pemahamannya terhadap isu lingkungan.

Tim penyidik Ditjen Gakkum KLHK dan penyidik Polda Banten, telah meminta keterangan dari 10 warga Desa Cibarani dan memeriksa para penambang emas ilegal lainnya di Gunung…

Dinas LHK Riau minta dilibatkan dalam proses verifikasi perizinan perhutanan sosial yang menjadi salah satu program andalan Presiden Joko Widodo.

KLHK menegaskan PT Ceria Nugraha Indotama (CNI), perusahaan yang mengelola tambang nikel di Sulawesi Tenggara merupakan perusahaan pemegang Proper Biru pada 2019 dan 2020.

Tahun ini adalah tahun ketiga program tersebut berjalan di Indonesia dan mendapat perhatian yang sangat besar dari para mahasiswa.

Rakor dengan KLHK digelar untuk menganalisa secara cepat penanganan terhadap bencana banjir yang terjadi di Kalsel dan langkah kedepan upaya pemulihan lingkungan di Kalsel…

Pemerintah harus memperhatikan ketersediaan bahan baku industri plastk daur ulang untuk merealisasikan peta jalan tersebut.

Hartono sebelumnya pernah menjabat sebagai Sekretaris Badan Restorasi Gambut atau BRG, yang merupakan cikal bakal BRGM.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Siti Nurbaya menyampaikan bahwa keran investasi yang digadang-gadang akan terbuka lebar dengan keberadaan UU Ciptaker, juga…

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menjelaskan bahwa UU Cipta Kerja telah memuat prosedur penyelesaian masalah pemukiman. 

Pemerintah akan menyelesaikan sebanyak 6 nursery centre yang saat ini lokasinya sudah disiapkan dan konstruksi akan mulai dilaksanakan Januari 2021.

Hampir seluruh pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan sawit di Papua dan Papua Barat diberikan di era periode pemerintahan sebelumnya.