Kompolnas mulai saat ini bakal mengawasi penuh seluruh kegiatan dan penanganan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri.
Surat Telegram yang dirilis 5 April 2021 itu memuat beberapa poin yang dinilai membatasi ruang gerak pers serta menutup pintu transparansi dan akuntabilitas Polri kepada…
Komisi III DPR meminta penjelasan Komisi Kepolisian Nasional terkait dengan pengerucutan calon Kapolri yang semula 13 menjadi lima kandidat yang diajukan kepada Presiden…
Nama kandidat Kapolri diambil oleh Kompolnas berdasarkan masukan dari masyarakat, purnawirawan, akademisi, LSM, tokoh masyarakat, media hingga internal Polri.
Pihak Kompolnas menilai pembentukan Tim Pencari Fakta oleh Komisi tersebut bersama Komnas HAM dalam kasus penembakan 6 laskar FPI bukan hal yang tepat.
Poengky Indarti menduga bahwa Benny Simon Tabalujan yang kini berstatus sebagai tersangka dalam kasus mafia tanah, telah melarikan diri ke luar negeri.
Penertiban baliho yang dipandang melanggar aturan bukan merupakan tugas dari TNI sehingga menimbulkan pertanyaan tentang ketidakhadiran polisi dan Satpol PP.
Kompolnas akan menyampaikan pertanyaan kepada Kapolri melalui surat, terkait adakah koordinasi dengan Polri sebelum TNI melakukan pencopotan baliho Rizieq Shihab.
Komisioner Kompolnas, Poengky Indarti menyebut aksi Brigjen Pol Prasetijo Utomo telah mencoreng nama baik Korps Bhayangkara karena dinilai publik sudah membantu pelarian…
Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) mengaku telah menerima 3.098 aduan masyarakat ihwal anggota Polri, 6 aduan di antaranya adalah dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan…