Kementerian Perindustrian menyatakan dari 15 peraturan yang masuk program deregulasi, saat ini tersisa enam beleid yang belum selesai diperbaiki.

Pemerintah masih memiliki waktu hingga dua bulan ke depan dan harus bekerja keras agar deregulasi yang telah dibuat bisa implementatif di lapangan.

Pemerintah memastikan kebijakan deregulasi yang telah diumumkan akan ditindaklanjuti dengan pemangkasan izin di daerah, sehingga investor benar-benar mendapat kemudahan saat…

Presiden Joko Widodo meminta para gubernur, bupati, dan wali kota memangkas syarat dan izin yang menghambat investasi di daerah.

Ini Lima Regulasi Baru Hasil Paket Deregulasi Perdagangan

Bisnis.com PEKANBARU Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Provinsi Riau menunggu gebrakan dari Pemerintahan Jokowi JK dalam rangka deregulasi perizinan khususnya bagi sektor…

Pengusaha menilai Peraturan Menteri Perindustrian No. 83/M-IND/PER/9/2015 akan merusak pasar blok kaca domestik karena mempermudah impor barang berkualitas rendah dari China…

Produsen ban nasional mempertanyakan langkah Kementerian Perindustrian menarik persyaratan Surat Pendaftaran Tipe Ban (SPTB) yang berpotensi mendorong pertumbuhan importasi…

Menteri Perdagangan Thomas T. Lembong mengungkapkan dalam beberapa bulan ke depan, pihaknya akan mulai memetakan peraturan daerah yang menjadi hambatan perdagangan dalam…

Dari sembilan deregulasi yang dikeluarkan Kemendag pada Selasa (29/9/2015), regulasi mengenai perdagangan gula rafinasi antarpulau ikut masuk ke dalam paket tersebut.

Setelah menyelesaikan sembilan deregulasi dari total 32 deregulasi yang masuk dalam paket deregulasi perdagangan, Menteri Perdagangan Thomas T. Lembong menjanjikan adanya…

Kementerian Perdagangan telah menerbitkan sembilan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) sebagai tahap pertama paket deregulasi perdagangan dari total sebanyak 32 regulasi.

Pakar ekonomi menilai paket deregulasi kebijakan pemerintah seharusnya bisa menumbuhkan adanya kawasan bisnis baru.

Bisnis.com, JAKARTA Grup Michelin meminta gambaran terkait deregulasi yang berkaitan dengan penghilangan persyaratan Surat Pendaftaran Tipe Ban, yang diyakini dapat mempermudah…

Pemerintah Amerika Serikat mengapresiasi kebijakan deregulasi dan debirokratisasi Indonesia karena dinilai akan sangat berpengaruh untuk meningkatkan arus barang dari AS.