Bisnis, JAKARTA — Pemerintah tengah menggodok sistem baru untuk menekan mahalnya ongkos pengiriman remitansi. Terlebih, kiriman dana dari para pekerja migran Indonesia hingga…

Pemerintah memilih melakukan revitalisasi terhadap kelembagaan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI).

Padma Indonesia mendorong Kemenaker memanfaatkan forum regional dan multilateral untuk merumuskan dokumen bersama perlindungan pekerja imigran di Malaysia.

Pemerintah melalui KBRI Kuala Lumpur membantu memberikan akses pendidikan bagi anak-anak pekerja migran di Malaysia.

Kerja sama dilakukan untuk memfasilitasi pengiriman uang dari para Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Ketua Ekonom Bank Mandiri Andry Asmoro menyatakan selama ini penyumbang pendapatan sekunder tertinggi masih bersumber dari pekerja migran.

Target Pemerintah Indonesia untuk bisa mengatasi masalah pengangguran melalui pengiriman tenaga kerja terampil spesifik (specified skilled worker) ke Jepang sebanyak 70.000…

Sejak 2016 hingga kini Kementerian Ketenagakerjaan telah membangun Desa Migran Produktif (Desmigratif) sebanyak 402 desa. 

Kementerian Ketenagakerjaan meminta sejumlah Civil Society Organization (CSO) memberikan masukan secara konkret untuk menyelesaikan aturan turunan dari Undang-Undang Nomor…

Jumlah tenaga kerja yang telah dikirimkan ke Jepang dalam program itu sejak 2008 hingga 2018 mencapai 2.445 orang, terdiri atas 1.792 orang pengasuh dan 653 orang perawat.

PMI yang dikirim ke Korsel harus melalui sejumlah tahapan tes yakni verifikasi dokumen, ujian bahasa Korea, dan ujian kemampuan.

Bisnis, JAKARTA — Pengiriman pekerja migran Indonesia (PMI) ke Arab Saudi melalui sistem penempatan satu kanal (one channel) melewati tenggat waktu uji coba.

KUR tersebut telah disalurkan untuk sekitar 15.000 Pekerja Migran Indonesia (PMI). Sementara nasabah penerima KUR tersebar pada empat negara yaitu Hong Kong, Jepang, Taiwan,…

Pemerintah Indonesia dan Hong Kong berkomitmen untuk meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan pekerja migran Indonesia (PMI) yang bekerja di Hong Kong. 

JAKARTA — Kementerian Ketenagakerjaan didesak segera membuat aturan turunan UU No.18/2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.