Kementerian PUPR akan mulai menandatangani kontrak proyek pekerjaan di Ibu Kota Negara pada Senin (29/8/2022).

Kementerian PUPR mendapatkan alokasi anggaran khusus untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara pada tahun ini.

Saat ini terdapat dua BUMN Karya yang tengah menanti keputusan tender proyek di IKN yakni PT Adhi Karya (Persero) Tbk. dan PT Hutama Karya (Persero).

Pemerintah tengah mengebut penyelesaian payung hukum terkait keterlibatan swasta untuk investasi di proyek IKN.

Otorita IKN telah memetakan potensi-potensi investasi yang dibutuhkan untuk pembangunan mulai dari sektor komersial hingga esensial.

Kementerian PUPR menyiapkan rumah susun dengan teknologi fabrikasi hunian modular sebanyak 22 tower untuk 17.000 pekerja konstruksi IKN.

Saat ini, PT Waskita Karya (Persero) Tbk. (WSKT) telah membentuk tim khusus persiapan proyek IKN.

Pemerintah akan melibatkan para pengembang dalam proyek pembangunan perumahan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Bisnis, JAKARTA — Pemerintah mengalokasikan anggaran senilai Rp23,6 triliun untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja…

Sejalan dengan pembangunan yang menggunakan APBN ini, pemerintah terus mengupayakan sumber pendanaan lain yang sah.

Menurut Kepala Badan Otorita IKN (Ibu Kota Negara) Bambang Susantono, dana APBN di IKN untuk bangun kepercayaan investor.

DPRD DKI Jakarta berharap rekomendasi mereka atas revisi Undang-undang (UU) Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemprov DKI Jakarta setelah bukan Ibu Kota didengar. DPR

Saham emiten BUMN karya ADHI, PTPP, WIKA, hingga Waskita perlahan menanjak dalam sebulan terakhir.

Kementerian PUPR memproyeksikan kebutuhan anggaran untuk pembangunaan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur mencapai Rp43,7 triliun selama 2022–2024.

Di jalan tol bawah laut IKN akan dibangun sebuah terowongan sepanjang 1,5 km.