Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman (Gapmmi) menilai volume izin garam impor yang diterbitkan tahun ini harus sesuai dengan izin impor yang direkomendasikan pabrikan pada…

Pabrikan aneka pangan telah mendapatkan izin impor sebanyak 219.000 ton pada semester I/2020.

Kebutuhan garam nasional tahun 2019 diperkirakan sekitar 4,2 juta ton.

Kalangan pelaku bisnis berharap pengantaran garam impor ke dalam negeri dapat terlaksana secepat mungkin guna menjaga keberlangsungan usaha di berbagai sector.

Jika dalam minggu ini izin impor garam tidak diterbitkan, maka berdampak ke proses produksi pabrikan makanan dan minuman (mamin) akan langsung terasa pada bulan depan.

Impor garam yang tak kunjung terealisasi dikhawatirkan bakal berimbas pada pasokan sejumlah pangan olahan, bahkan potensi ekspor Indonesia. Pelaku usaha mengharapkan pemerintah…

Pemerintah menilai stok dan harga garam produksi lokal yang berada di bawah biaya produksi, menjadi salah satu alasan ditundanya penerbitan izin impor garam untuk industri…

Sekjen Asosiasi Industri Olefin, Aromatik dan Plastik Indonesia (Inaplas) Fajar Budiono meminta pemerintah untuk mempercepat perizinan impor bahan baku terutama garam industri.

Kualitas garam lokal dianggap pelaku industri masih belum sesuai dengan spesifikasi kebutuhan industri, yakni garam dengan kadar Natrium Chloride (NaCl) di atas 97%.

Rekomendasi kuota garam impor disetujui sepenuhnya atau sekitar 570.000 ton.

301.696 ton garam rakyat hasil produksi garam 2019 di Pulau Madura, Jawa Timur, belum terserap akibat harganya anjlok.

Pelaku usaha memprediksi kebutuhan impor garam pada tahun depan akan tumbuh 5% dari alokasi kuota impor yang disediakan pemerintah pada tahun ini sebesar 2,7 juta ton.

Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi) menyatakan minimnya pasokan garam industri membuat mereka harus meminta garam ke sektor industri lain, salah satunya…

Juru bicara KPPU Guntur Saragih mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan pendalaman perkara kartel impor garam dengan tujuh terlapor. Hasilnya, para terlapor tidak bersalah.

Bisnis, JAKARTA — Komisi Pengawas Persaingan Usaha menilai pengawasan peredaran garam impor untuk keperluan industri masih lemah sehingga menyebabkan petani lokal kalah bersaing.