Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly menyesalkan tragedi yang dialami warga Rohingya di Myanmar yang melanggar prinsip-prinsip kemanusiaan.
Pemerintah masih melakukan komunikasi dengan beberapa fraksi di DPR terkait dengan pembahasan Rancangan Undang-undang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, terutama yang menyangkut…
Di Hari Perempuan Internasional hari ini, Kedutaan Besar Italia, Italian Cultural Institute bekerja sama dengan Kementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia dan the Second…
Pemerintah akan menyiapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau perpu sebagai payung hukum untuk mengimplementasikan sistem pertukaran informasi otomatis.
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menegaskan pemerintah tidak melakukan penyadapan telepon terhadap Presiden keenam RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam kaitannya dengan…
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menilai wajar, jika Direktur Jenderal HAM Mualimin Abdi melayangkan gugatan terhadap usaha "laundry" milik Imam Budi yang dianggap telah…
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly mengaku belum secara resmi dipanggil oleh Presiden Joko Widodo terkait peneguhan kewarganegaraan Indonesia Arcandra Tahar.
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly mengaku belum secara resmi dipanggil oleh Presiden Joko Widodo terkait peneguhan kewarganegaraan Indonesia Arcandra Tahar.
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly mengakui maraknya peredaran narkoba di dalam lembaga pemasyarakatan (Lapas) karena minimnya personil dan…
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengakui ada indikasi pemeriksaan dengan pemaksaan oleh sipir kepada Undang Kosim, warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Banceuy.
Pemerintah angkat bicara soal pembubaran acara Belok.Kiri Fest akhir pekan lalu. Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menyatakan kebebasan berekspresi harus tetap dihormati.
Pemerintah mengusulkan beberapa keluasan dan kemudahan untuk aparat keamanan dalam melakukan pemberantasan tindak pidana terorisme di revisi Undang-Undang (UU) No. 15/2003.
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly menilai penyelesaian konflik internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) lebih baik ditempuh melalui jalur islah.