Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan A Djalil menyarankan penggunaan langkah mediasi untuk mengatasi persoalan sengketa atau konflik…

Pemberantasan mafia tanah merupakan bagian hilir dari penyelesaian masalah pertanahan, sedangkan upaya yang dilakukan dari hulu adalah pendaftaran tanah.

Rumitnya persoalan pertanahan bisa terjadi karena ada surat palsu pada tanah yang tidak dikuasai. Dalam pengusutannya, beban yang terberat ada di Kepolisian.

Pemerintah resmi menunda pelaksanaan sertifikasi tanah elektronik. Hal itu dilatarbelakangi masih terdapatnya sejumlah masalah. DPR RI pun meminta masalah-masalah itu dituntaskan…

Menurut Sofyan Djalil, saat ini Kementerian ATR/BPN masih melakukan investigasi, bersama dengan Kepolisian untuk mengurai tindak pidana yang terjadi atas perubahan nama sertifikat…

Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil mengatakan sertifikat tanah yang berbentuk kertas memang rentan terhadap penipuan.

Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil mengungkapkan hal itu dalam konferensi pers terkait kasus dugaan pemalsuan pada proses peralihan rumah milik ibu Dino Patti Djalal.

Dino menegaskan bahwa dirinya percaya 100 persen kepada Kepala BPN Sofyan Djalil dan menduku upaya seriusnya untuk membersihkan oknum nakal.

Semua sertifikat fisik masih tetap berlaku sampai dengan proses transformasi tuntas dalam bentuk elektronik atau digital.

Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil juga menampik isu mengenai BPN yang akan menarik sertifikat tanah lama dan menggantikannya dengan dokumen digital.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil menegaskan bahwa pemberitaan yang menyebutkan akan ada penarikan sertifikat tanah…

Rencana pemerintah mengubah sertifikat tanah berbasis kertas menjadi elektronik menuai pro dan kontra. Berikut pesan notaris sebelum terkait hal tersebut.

Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil menilai rasa khawatir masyarakat muncul lantaran saat ini sertifikat tanah elektronik atau sertifikat-el merupakan barang baru di Indonesia.

Implementasi kebijakan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No 1/2021 tentang Sertifikat Elektronik.

Menteri ATN/BPN Sofyan Djalil menjawab polemik terkait sertifikat elektronik atau Sertifikat-el. Ini jawabannya!