Kementerian Agraria dan Tata Ruang digeruduk mahasiswa dan pelajar menyikapi sengketa hotel di Bali.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) akan mempublikasikan daftar Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk mencegah aksi mafia tanah.

Persoalan agraria itu bukan sekadar persoalan tanah, oleh karena itu tugas portofolio agraria dalam 'payung besar-nya' harus dan layak ditangani oleh Kementerian Kooordinator…

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan A. Djalil melantik 42 Pejabat Struktural Kementerian ATR/BPN yang terdiri dari 19 Pejabat…

Kebutuhan akan tenaga juru ukur baik PNS maupun non PNS yang berlisensi guna menjalankan amanat program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tidaklah sedikit, setidaknya…

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.menyediakan layanan perbankan guna mempermudah transaksi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan…

Anda ikut seleksi administrasi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Formasi Tahun 2017?

Pemerintah menargetkan bisa menyelesaikan sertifikasi lahan sebanyak 25 juta bidang pada 2019. Salah satu upayanya, dengan mengeluarkan beleid untuk menambah juru ukur yang…

Kementerian Agraria dan Tata Ruang meminta pemerintah daerah untuk menata dengan baik tata ruang di kawasan rawan bencana. Tata ruang yang baik akan membantu menyelamakan…

Pelaku usaha properti berharap akan ada inisiatif dari pemerintah maupun DPR RI untuk mempertimbangkan revisi terhadap Undang-Undang 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar…

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Ferry Mursyidan Baldan mencanangkan pembangunan zona integritas (ZI) di lingkup Kementerian ATR/BPN.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia mengeluarkan sekitar 8.000 hektar lahan yang terbakar dari kawasan hak guna usaha (HGU) yang diberikan kepada perusahaan.

Kementerian Agraria/Badan Pertanahan Nasional mewacanakan memberikan hak atas tanah yang ditempati pedagang kaki lima (PKL) untuk memberikan kepastian usaha bagi mereka.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional mengeluarkan 8 pokok deregulasi investasi di bidang pertanahan, yang menjadi bagian dari Paket Kebijakan Ekonomi…