DPP Organda menilai keberadaan ojek bukanlah termasuk angkutan umum.Tapi kehadiran ojek 'gaya baru' dengan pemesanan melalui aplikasi menimbulkan gejolak.

Go-Jek, perusahaan aplikasi yang bergerak di bidang transportasi mengadakan rekruitmen pengendara (Job Fair) di Hall A Senayan, Jakarta Selatan.n

Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengatakan rekrutmen besar-besaran Go-Jek dan Grab Bike membuat Pemprov DKI menuntut Kemenhub segera membuat landasan hukum…

Ketua protespublik.com Agus Pambagio mendesak pemerintah untuk menentukan sikap terhadap keberadaan pengendara sepeda motor yang mengangkut penumpang atau ojek.

Wacana Pemprov DKI Jakarta untuk melegalkan keberadaan ojek sebagai angkutan umum terpatahkan dengan UU No.22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pengamat transportasi Djoko Setijowarno mengatakan jasa yang ditawarkan itu harus mempertimbangkan keselamatan dan jaminan asuransi. Namun, sepeda motor tetap bukanlah kendaraan…

Pemprov DKI Jakarta dipastikan tidak akan mengeluarkan aturan untuk melegalkan sepeda motor (ojek) sebagai moda transportasi umum.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menyatakan ojek konvensional dan bus yang armadanya sudah butut bakal tergusur.

Tak terbantahkan lagi kemacetan di Kota Jakarta adalah persoalan yang hingga kini tak terbantahkan.

Betapa pemerintah masih kesulitan menyediakan layanan jasa transportasi memadai bagi warganya. Dan, betapa warga sudah rindu dengan layanan jasa transportasi yang cepat,…

Lutfi, 45, sibuk bukan main mengecek ponsel pintar yang ada di tangan kanannya. Dia tampak memeriksa siapa calon penumpang yang akan dia jemput.

Puluhan warga terlihat antre saat mendaftar untuk menjadi calon pengendara Go-Jek Cabang Kota Depok.

Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta dan Kapolda Metro Jaya mendukung wadah pembinaan bagi tukang ojek sejenis Go-Jek dan Grab Bike.

Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta mengaku tidak berwenang untuk menindak ojek sehingga keberlanjutan angkutan ini akan dibina oleh Dishub dan Kepolisian.

Gubernur Provinsi DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku tak bisa mengatur regulasi operasional kendaraan umum roda dua alias ojek di Jakarta.nn