Sejumlah perusahaan yang terlibat dalam pembangunan pembangkit listrik di bawah 100 megawatt (MW) mengaku, kebijakan penggunaan 100% konten lokal yang didorong oleh PT Perusahaan…

Dua lembaga swadaya masyarakat lingkungan hidup, yakni Greenpeace dan Walhi, menyesalkan kebijakan pemerintah yang mengutamakan PLTU berbasis batu bara dalam proyek 35.000…

PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) menandatangani sebanyak 16 proyek untuk penyediaan listrik dengan kapasitas mencapai 1.825,5 megawatt (MW) dalam rangka mendukung realisasi…

Megaproyek 35.000 megawatt yang dicanangkan pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla tak hanya menjadi berkah bagi pelaku usaha pembangkit listrik swasta tetapi juga bagi…

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menyebut program 35.000 MW masih sesuai jadwal target untuk selesai pada 2019.

Pemerintah diminta untuk menggeser target pencapaian proyek pembangkit 35.000 MW pada 2019 menjadi pada 2022.

Sejumlah pembangkit listrik yang masuk di dalam proyek 35.000 MW berpotensi untuk digeser lokasi pembangunannya dengan mempertimbangkan kebutuhan dan infrastruktur. Rencana…

Pemerintah mengevaluasi pelaksanaan proyek pembangkit listrik 35.000 MW, seiring pertumbuhan ekonomi 2019 yang diproyeksi tidak mencapai 7%-8%.

Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi Johan Budi Sapto Pribowo mengatakan Presiden Joko Widodo akan menunggu hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)…

Direktur Utama PT PLN Sofyan Basyir mengklaim proyek pembangkit listrik 35.000 megawatt masih sesuai target.

Politisi Partai Gerindra Hari Poernomo meminta agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengawal PLN dalam proyek listrik 35.000 MW.

PT Pembangkitan JawaBali atau PJB mengalokasikan dana sekitar Rp25 triliun dalam 56 tahun sebagai modal untuk membangun pembangkit listrik berkapasitas 14.000 megawatt, yang…

Menko Kemaritiman sekaligus Pelaksana Tugas (Plt) Menteri ESDM Luhut Binsar Panjaitan meminta PT PLN (Persero) melakukan percepatan proses bisnis dalam program 35.000 MW.

Pemerintah memberikan jaminan berupa sarana fiskal atas percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan.

Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio memperkirakan program pembangunan pembangkit listrik berdaya 35.000 MW hanya terealisasi 30 persen sampai 2019-2020.