Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo mencatat pemerintah raup Rp33,6 miliar dari pogram tax amnesty jilid II hingga Senin sore, (3/1/2022).

Dari 195 pendaftar itu, total harta yang diungkapkan mencapai Rp169,61 miliar. Rata-rata harta yang diungkapkan setiap wajib pajak dalam rentang dua hari itu adalah Rp869,79…

Sri Mulyani Resmi Gulirkan Tax Amnesty Jilid 2, Apa Istimewanya?

Pemerintah menyiapkan empat sanksi administratif bagi wajib pajak peserta PPS—yang sering disebut tax amnesty 'jilid II'. Sanksi itu berlaku hanya bagi peserta yang tidak…

Dana hasil repatriasi harta hasil Program Pengungkapan Sukarela (PPS) yang akan dilaksanakan pada 1 Januari—30 Juni 2022 diyakini bakal membanjiri Indonesia

PPS maupun tax amnesty bertujuan untuk menarik kembali dana-dana yang parkir di luar negeri, sehingga dapat meningkatkan investasi dalam negeri

Tax amnesty periode pertama berhasil mencapai deklarasi Rp4.884,26 triliun.

Konglomerat peserta PPS dapat memilih untuk berinvestasi ke perusahaan yang bergerak di kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam.

Aturan baru itu akan mendasari berlakunya PPS selama enam bulan, yakni 1 Januari 2022 hingga 30 Juni 2022.

Menurut Kadin, sosialisasi kepada kalangan pengusaha dapat menentukan tingginya keikutsertaan dalam PPS.

Program Tax Amnesty Jilid II ini akan dilaksanakan secara digital, yakni melalui aplikasi khusus PPS.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengemukakan agar masyarakat yang memiliki harta waris, seperti mobil, rumah, emas agar melaporkan hartanya dalam PPS ini.

Pemerintah menggelar program pengungkapan perpajakan mulai 1 Januari 2022 hingga 30 Juni 2022.

Penempatan dana tersebut dapat dilakukan di surat berharga negara (SBN), hilirisiasi sumber daya alam, serta energi baru dan terbarukan (EBT).

Para pengusaha antusias untuk menyampaikan hartanya yang belum terlaporkan hingga 2020. Oleh karena itu, total harta diyakini dapat mencapai Rp1.000 triliun.