Menhan menegaskan, bela negara bukan wajib militer dan bukan pula harus selalu angkat senjata, melainkan kewajiban yang melekat pada setiap warga negara untuk mencintai dan…
Kebijakan pembentukan kader bela negara melengkapi pendidikan formal yang didapatkan di sekolah maupun perguruan tinggi, kata Sekjen Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan…
Program bela negara yang diusulkan pemerintah bisa bertentangan dengan UUD 1945 atau undang-undang karena konsep tersebut terkait dengan pertahanan negara
Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin mengatakan program Bela Negara membutuhkan payung hukum berupa perundang-undangan guna membuat parameter yang jelas.
Wakil Ketua Komisi I DPR, Hanafi Rais menilai ide pembentukan kader bela negara, relevan dengan ancaman yang dihadapi bangsa Indonesia, yaitu ancaman tradisional dan non-tradisional.
Ketua DPR RI Setya Novanto mengemukakan pihaknya berencana mengundang Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Luhut Binsar Pandjaitan untuk meminta…
Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq meminta pemerintah menyiapkan aturan hukum tentang bela negara, sebelum merealisasikannya melalui Kementerian Pertahanan.
Pengamat pertahanan dan intelijen Susaningtyas Kertopati menilai program bela negara yang digagas Kementerian Pertahanan tidaklah serupa dengan wajib militer.
Tindakan menyelamatkan tanah air tidak hanya menjadi tugas instansi militer namun juga tanggung jawab warga negara Indonesia. Presiden menginstruksikan agar dibangun kembali…
Jokowi dalam amanat yang dibacakan Menkopolhukam Tedjo Edhy Purdijatno saat menjadi inspektur upacara memperingati Hari Bela Negara 2014 di Monas menyatakan penangkapan terhadap…