Uji materi Pasal 240 ayat (1) huruf n UU Pemilu dimohonkan oleh politisi Partai Golkar Dorel Almir. Norma tersebut mengatur syarat calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD…
Bisnis, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi secara simultan terus melakukan pengembangan sejumlah kasus dugaan korupsi dengan menggali keterangan dari para petinggi di…
Bisnis, JAKARTA — Sistem di internal partai politik yang tidak melakukan rekrutmen kader secara terukur dinilai ikut berkontribusi terhadap lahirnya kepala daerah yang terjerat…
Bisnis, JAKARTA — Jumlah partai politik di parlemen hasil Pemilihan Umum 2019 diprediksi lebih ramping. Berdasarkan hasil jajak pendapat oleh lembaga survei, hanya sekitar…
Lembaga survei Charta Politika mempublikasikan hasil penelitian terbaru soal pemilihan umun serentak 2019. Salah satu hasilnya hanya 7 dari 16 partai yang bakal lolos ambang…
Pemilu Serentak 2019 dihiasi oleh 4 partai politik baru, yaitu Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Berkarya, Garuda, dan Partai Persatuan Indonesia (Perindo).
Bisnis, JAKARTA — Tertangkapnya Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Romahurmuziy oleh Komisi Pemberantasan Korupsi membawa sinyalemen adanya praktik campur tangan politik…
Hasil survei terbaru Voxpol Center Research and Consulting menunjukkan bahwa belum ada satu pun partai baru yang berhasil melampaui ambang batas parlemen atau PT (parliamentary…
Bisnis, JAKARTA — Kurang dari 1,5 bulan jelang Pemilihan Umum 2019, Partai Demokrat berupaya melumasi mesin politiknya dengan mengutus sejumlah elite partai untuk menjalankan…
Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Grace Natalie menyebut ada kaum nasionalis gadungan. Ia dengan berapi-api menuding adanya orang yang mengaku nasionalis tetapi…
Lima orang pendiri Partai Amanat Nasional (PAN) meminta Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais mengundurkan diri dari politik praktis dan menyerahkan kepemimpinan partai sepenuhnya…
Ketua DPR Bambang Soesatyo menyambut baik usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), agar pemerintah membiayai partai politik sehingga pengawasanya akan lebih mudah.
Selain hilangnya kontestasi ideologi politik, oligarki yang mewarnai corak berpolitik DPR dan parpol merupakan persoalan krusial dalam penguatan demokrasi.