Basuki menilai, meskipun Kementerian Pekerjaan Umum (PU) saat ini telah berubah nama menjadi Kementerian PU dan PERA. Namun, Logo PU dinilai masih sangat relevan.

Hingga pelantikan para menteri dan sidang kabinet pertama pemerintahan Joko Widodo, keberlanjutan Masterplan Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia masih belum…

Pebisnis sebetulnya menginginkan Jokowi – JK mempertimbangkan kesamaan latar belakang karir dalam memilih menteri terutama yang terkait dengan dunia usaha, seperti menteri…

Sempat disebut-sebut sebagai menteri era SBY yang akan tetap dipakai Jokowi, Muhammad Lufti akhirnya harus menyerahkan kursi menteri perdagangan kepada Rachmat Gobel.

Pria yang awalnya memimpin perusahaan Panasonic tersebut berulang kali salah menyebut Kementerian Perdagangan menjadi Departemen Perdagangan.

Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo menyampaikan defisit kembar alias twin deficit merupakan pekerjaan rumah yang paling mendesak untuk diselesaikan menteri ekonomi…

Sejumlah Menteri Kabinet Kerja dari kalangan profesional partai politik segera melepaskan jabatan strategis di organisasi partai.

Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil yakin bahwa jajaran tim ekonomi Kabinet Kerja pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla akan bisa memberi kepercayaan kepada pasar.

Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla telah menentukan nama ajudan bagi keduanya dari kalangan Polri.

Presiden Joko Widodo menggelar sidang kabinet pertama di Kantor Presiden seusai pelantikan dan pengambilan sumpah 34 Menteri.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Mariani Soemarno yang baru dilantik akan membentuk holding BUMN pelabuhan demi merealisasikan program "Tol Laut".

Hanif Dhakiri, Menteri Tenaga Kerja yang baru, ternyata pernah menjadi salah satu bagian dari kementerian tersebut.

Tugas pertama menteri Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo adalah penataan organisasi yang lebih efektif dan efisien.

Suara prihatin terkait jajaran Menteri di Kabinet Kerja Jokowi-JK datang dari Gerindra Jawa Barat.

Presiden Joko Widodo mengatakan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional akan ditempatkan satu kelompok dengan Kementerian Sekretaris Negara.