Studi dari University of Oxford menghasilkan temuan menarik tentang buzzer politik di 70 negara, termasuk salah satunya di Indonesia.

Keserentakan pemilu legislatif (pileg) dengan pemilu presiden (pilpres) yang tercantum dalam Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) UU No. 7/2017 tentang Pemilihan Umum…

Kendati Pemilu 2019 telah berakhir, Mahkamah Konstitusi belum bisa melepaskan diri dari persoalan-persoalan seputar elektoral.

Anggota KPU (Komisi Pemilihan Umum) Provinsi Kalimantan Barat, Trenggani yang meninggal dunia di Jakarta, Kamis (22/8/2019) tengah malam.

PT Saratoga Investama Sedayu Tbk. milik mantan calon presiden Sandiaga Uno, mencatatkan keuntungan bersih sepanjang semester I 2019 sebesar Rp 3,1 triliun.

Kalangan akademisi menilai Mahkamah Konstitusi tidak perlu mendiskualifikasi calon anggota legislatif bila kedapatan melakukan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif…

Pascapemilu 2019 sistem presidensial perlu dipertegas dan diperkuat sebab masih terdapat pro-kontra dalam pelaksanaannya.

Pencopotan Ketua Komisi Pemilihan Umum Sumatra Utara Yulhasni tampaknya baru babak awal dari dampak ikutan sengketa dua caleg Partai Golkar memperebutkan kursi DPR.

Komisi II DPR RI akan melakukan evaluasi penyelenggaraan Pemilu 2019 setelah proses hukum perselisihan pemilu tuntas. Pembahasan ini termasuk juga rencana penyelenggaraan…

Sidang dengan agenda pemeriksaan pendahuluan tersebut memberikan kesempatan kepada pemohon dari Nusa Tenggara Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, DKI Jakarta, Banten, Sulawesi…

Sengketa Pemilu hanya dapat dibawa ke Mahkamah Konstitusi (MK). Dia pun mengapresiasi pasangan Prabowo-Sandi yang sudah melakukan upaya itu. 

Dalam putusan kasasi terdahulu, Mahkamah Agung (MA) menyatakan tidak dapat menerima perkara tersebut.

Anggota Komisi II DPR Herman Khaeron mengatakan sistem e-Rekap yang menurut rencana akan diterapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan meningkatkan kepercayaan publik…

Percepatan waktu penyelenggaraan forum musyawarah tertinggi atau musyawarah nasional (munas) di sebuah partai politik wajar terjadi.

Komisi Pemilihan Umum berencana menetapkan rekapitulasi elektronik yang akan dimulai pada pemilihan kepala daerah 2020. Semua sisi dimatangkan.