Polri mengungkapkan ada sembilan kepala negara dari wilayah Asia yang akan hadir pada saat pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada 20 Oktober 2019 nanti.

Kompleks Parlemen tidak saja menyiapkan sistem pengamanan yang ketat, namun juga tampil lebih kekinian dengan sejumlah daya tarik buat para tamu.

Presiden Joko Widodo akan dilantik sebagai kepala negara untuk periode kedua pada 20 Oktober nanti. Setelah itu, dia akan mengumumkan susunan kabinet dalam waktu dekat.

Kepala Divisi Sekretaris Korporasi dan Humas PT Transportasi Jakarta Nadia Disposanjoyo menyatakan pengalihan rute dimulai sejak pukul 05.00 WIB hingga berakhirnya penutupan…

Hingga kini, kepala negara atau kepala pemerintahan yang dipastikan menghadiri pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI 2019-2024 antara lain berasal dari Brunei Darussalam,…

Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2019-2024 dijadwalkan berlangsung pada Minggu (20/10/2019).

Kapolri Jenderal Pol. Muhammad Tito Karnavian memerintahkan seluruh Kapolda  untuk tidak menerbitkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan atau STTP aksi pada momentum pelantikan…

Kapolri Jenderal Pol. Muhammad Tito Karnavian mengancam akan mempidanakan para perusuh yang berencana mengganggu pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada 20 Oktober…

Meski sudah mengeluarkan sikap politik, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto belum menyatakan bakal gabung di pemerintahan atau tidak.

Keputusan Partai Gerindra apakah akan bergabung dengan pemerintah atau tidak tergantung pada sikap Presiden Joko Widodo. Dikabarkan ada jatah menteri untuk Gerindra.

Raja eSwatini, Mswati III, menyatakan kegembiraannya akan turut menyaksikan pelantikan Presiden RI Joko Widodo pada 20 Oktober 2019 di Jakarta.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyatakan bukan tidak mungkin Presiden Joko Widodo akan mengumumkan daftar menteri periode 2019-2024 pada Minggu sore (20/10/2019).

MPR menjamin pengamanan para tamu negara yang menghadiri acara pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada 20 Oktober mendatang.

Polda Metro Jaya tidak akan menerbitkan surat tanda terima pemberitahuan unjuk rasa jelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden 20 Oktober mendatang.