Dewan Pengupahan Kota Bekasi menyepakati besaran nilai komponen kebutuhan hidup layak (KHL) bagi upah minimum kota (UMK) 2015 sebesar Rp2.529.039.

Ribuan buruh memadati Jl. Bersih Kabupaten Bogor tepat di depan kantor Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Kabupaten Bogor untuk menggelar unjuk rasa, Rabu (5/11).

Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) meminta Dewan Pengupahan Kota Bekasi mengintensifkan perundingan agar segera menetapan upah minimum kota/kabupaten (UMK).

Kalangan buruh di Kabupaten Bogor menilai penaikan upah minimum pada 2015 senilai Rp3,7 juta di wilayah itu cukup wajar seiring bertambahnya kebutuhan hidup layak (KHL).

Pengusulan UMK di Kabupaten Malang, Jawa Timur, menyertakan kenaikan bahan bakar minyak sebagai pertimbangan.

Upah Minimum Kabupaten (UMK) Malang diusulkan naik 20% bila dibandingkan UMK 2014 yang berarti lebih rendah dari tuntutan buruh yang meminta kenaikan sebesar 22%.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengubah rumusan penghitungan upah minimum kabupaten/kota (UMK) supaya upah baru tidak lebih rendah dibandingkan yang berlaku pada tahun berjalan.

Detik-detik menjelang penetapan upah minimum provinsi 2015 pada bulan depan, sejumlah serikat pekerja di Provinsi Banten gencar menuntut kenaikan upah.