Dalam rangka menyukseskan Program Indonesia Pintar (PIP), Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengajak bank yang telah ditunjuk, dapat mempermudah…

Berawal dari semangat kepedulian terhadap pentingnya pendidikan untuk pertumbuhan pembangunan Negara, Gerakan Indonesia Pintar memprakarsai pembentukan Satgas Indonesia Pintar…

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyatakan akan terus berupaya agar Kartu Indonesia Pintar (KIP) dapat terdistribusi segera dan tepat sasaran hingga ke tangan siswa…

Penerima KIP harus mendaftarkan dirinya dulu di sekolah atau lembaga pendidikan nonformal lain untuk dimasukkan datanya ke data pokok pendidikan (Dapodik).

Pemerintah memudahkan proses pencairan dana kartu Indonesia pintar (KIP), dengan memangkas persyaratan yang diperlukan untuk mendapatkannya.

Sekretaris daerah (Sekda) provinsi se-Indonesia diminta ikut mensukseskan program Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP).

Penerima kartu Indonesia Pintar (KIP) di provinsi DKI Jakarta menjadi yang terendah yaitu sebesar 9,1% dengan jumlah sasaran 207.086 siswa dan hanya tersalurkan sebanyak…

Kapasitas bank penyalur anggaran PIP terbatas sehingga belum sepenuhnya siswa yang berhak menerima KIP mendapatkan penyaluran dana.

Presiden Joko Widodo membagikan kartu indonesia pintar (KIP) sebanyak 456 kartu ke pelajar di dua desa di Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara.

Pemerintah merencanakan jumlah anak penerima program Indonesia Pintar tahun ini sebanyak 11,3 juta anak usia 6-21 tahun, dan sekitar 5 juta di antaranya merupakan siswa di…

Kementerian Sosial meminta kepala daerah memastikan warganya yang berusia enam sampai 12 tahun mendapatkan Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang akan didistribusikan oleh pemerintah…

Pemerintah menargetkan pendistribusian Kartu Indonesia Pintar (KIP) bisa diselaikan Juni 2015, agar dana tersebut bisa dimanfaatkan siswa untuk kebutuhan tahun ajaran baru.

Saat ini masih banyak anggota masyarakat yang bingung atas pembagian Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla dinilai perlu segera membenahi persoalan identitas tunggal warga negara yang tercakup dalam kartu penduduk elektronik (e-KTP) guna…

Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra mengingatkan Presiden Jokowi agar mengelola negara tidak seperti dalam mengelola rumah tangga atau warung terkait dengan 3 kartu…