Menko Polhukam Mahfud MD menjelaskan alasan diskusi soal penundaan Pemilu 2024 dibatalkan.

Melalui akun Twitternya, Menko Polhukam Mahfud MD menuliskan angka 2032, padahal saat ini adalah tahun 2022.

Mahfud MD mendorong aparat penegak hukum mengedepankan transparansi dan akuntabilitas yang ditopang oleh teknologi informasi SPPT-TI.

Akan ada penambahan pasal baru, pasal 45 C, yang akan mengatur pemberitaan bohong yang menimbulkan keonaran.

Mahfud MD meminta anak buahnya menyiapkan rekomendasi yang utuh tentang apa yang harus dilakukan untuk menjaga negara.

Mahfud menyambut baik aspirasi ulama madura dan beharap para pimpinan Pondok Pesantren ikut serta menjaga keamanan dan kekondusifan negara dan bangsa.

Eks Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Jenderal TNI Purn Wiranto mencuit soal terpilihnya Mahfud MD yang meneruskan jabatannya di pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.

Tantangan terberat Mahfud MD yang bakal dihadapi sebagai Menko Polhukam menjadi berita terpopuler di kanal Nasional Bisnis.com pada hari Rabu (23/10/2019).

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM Wiranto mengumpulkan organisasi masyarakat Islam, tokoh agama, ulama, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri.

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan berkomitmen untuk menjaga keamanan negara selama gelaran Asian Games Ke-18.

Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam Wiranto mengatakan pentingnya segera merevisi Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan…

Pemerintah akan mengajak semua elemen masyarakat seperti organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik untuk bersama-sama mencegah paham radikalisme dan terorisme

Pemerintah menjamin TNI tidak akan berlaku sewenang-wenang jika dilibatkan dalam pemberantasan terorisme yang rencananya secara teknis diatur dalam Undang-undang Terorisme…

Pemerintah menjamin jika revisi Undang-undang Terorisme dipercepat dan memasukkan keterlibatan TNI dalam pemberantasan terorisme tidak akan digunakan untuk kepentingan politik

Menyikapi sejumlah kasus terorisme dengan modus bom bunuh diri di Surabaya, pemerintah menyatakan TNI perlu terlibat dengan payung hukum yang jelas