Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meminta adanya percepatan persetujuan izin pertambangan rakyat (IPR) timah guna memacu perputaran ekonomi daerah.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) baru menyetujui 15 rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) dari perusahaan tambang timah per 26 Maret 2024.
Kembalinya aktivitas produksi dan ekspor timah dari Myanmar bakal menekan pasar timah global. Kondisi ini tentu menjadi tantangan bagi PT Timah Tbk. (TINS)
Penambangan ilegal ini sudah berlarut-larut, akibatnya beberapa wilayah saat ini masuk dalam peta lahan kritis di hutan lindung maupun hutan konservasi, kawasan tangkapan…