Pimpinan KPK resmi berganti. Lima orang pimpinan baru siap memimpin lembaga antirasuah selama periode 2015-2019 usai membacakan sumpah jabatan di hadapan presiden Joko Widodo.nn
Mantan Penasihat KPK Abdullah Hehamahua menyatakan mepetnya waktu untuk melakukan uji kelayakan dan kepatutan calon pimpinan KPK merupakan masalah yang serius.
Mantan Penasihat KPK Abdullah Hehamahua khawatir waktu yang sempit dalam pemilihan calon pimpinan KPK oleh DPR akan membuat pilihan jatuh pada calon pimpinan yang sesuai…
Presiden Joko Widodo berharap uji kelayakan dan kepatutan Komisi III DPR terhadap delapan calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung meloloskan lima orang.
Pemerintah berharap DPR segera memilih pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari nama-nama yang telah melalui proses seleksi oleh panitia seleksi.
Jumlah calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi 2015-2019 semakin menyusut. Pasca menggelar seleksi tahap II, Panitia Seleksi Capim KPK hanya meloloskan 48 orang dari…
Kapolri Jenderal Pol. Badrodin Haiti menyatakan calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari Polri memiliki sejumlah kelebihan yang dapat dimanfaatkan ketika memimpin…
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nonaktif Abraham Samad berpendapat calon Pimpinan KPK nantinya harus seperti Pimpinan KPK pada periode ketiga, atau saat dirinya…
Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan tidak ada intervensi dari lembaga yang merekomendasikan personelnya untuk mendaftarkan dirinya menjadi…
Menurut Budi Gunawan, Basariah memiliki latar belakang di bidang reserse serta akademis sebagai pengajar di Sekolah Staf dan Pimpinan Polri (Sespim). "Kebetulan dia ini latar…
Wakapolri Komjen Pol. Budi Gunawan menyatakan Polri tidak menunjuk perwiranya untuk ikut dalam pendaftaran calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tapi pribadi…
Komposisi pimpinan KPK diharapkan memiliki fungsi yang merata hingga ke manajerial sumber daya manusia dan tak hanya didominasi oleh pimpinan yang berposisi sebagai penindak.
Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) mengusulkan calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode mendatang harus menguasai hukum acara pidana.