Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan akan menyerahkan secara penuh segala hasil sengketa pemilihan presiden (pilpres) 2024 kepada Mahkamah Konstitusi.

Pasangan Capres dan Cawapres, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Cak Imin) berharap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dapat menyelamatkan demokrasi Indonesia.

Kepala Negara mengaku menyerahkan sepenuhnya hasil putusan sengketa perselisihan hasil Pemilu Pilpres 2024 kepada Mahkamah Konstitusi.

MK menyebut bahwa dalil pemohon yang menuding Presiden Jokowi ikut campur atau cawe-cawe Pilpres 2024 tidak beralasan menurut hukum.

Massa aksi mulai memadati sekitaran patung kuda atau tepatnya di Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (22/4/2024).

MK menolak eksepsi dari Tim Hukum Prabowo-Gibran dan KPU yang menyatakan MK tidak berhak mengadili perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2024.

Mahkamah Konstitusi (MK) menyindir peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) hingga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terkait penanganan masalah dalam Pemilu 2024.

TPN Ganjar-Mahfud memastikan pihaknya tidak mengorganisir massa untuk melakukan aksi di depan Gedung MK hari ini Senin 22 April 2024.

Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo mengingatkan peserta sidang sengketa hasil Pilpres 2024 agar tidak menginterupsi pengucapan putusan.

Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang pengucapan putusan sengketa atau Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 pada Senin (22/4/2024).

Direktur Pusat Hukum, HAM dan Gender LP3ES Hadi Rahmat Purnama mengatakan permasalahan Pemilu saat ini terjadi karena gagalnya peran partai politik.

Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin masyarakat untuk menghormati dan menerima hasil putusan MK terkait dengan Pilpres 2024 nanti.

Bahlil yakin bahwa pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka akan ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih.

Megawati hingga Rizieq Shihab kompak mengajukan diri sebagai amicus curiae jelang putusan sengketa Pilpres 2024.

Menkeu Sri Mulyani Indrawati menjelaskan terkait kebijakan blokir anggaran atau automatic adjustment yang dikait-kaitkan dengan penyaluran bansos.