Berikut sepak terjang dan perjalanan karier Anwar Usman, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) yang jadi sorotan netizen.

KPU memantau jalannya sidang pembacaan putusan terhadap gugatan mengenai batas usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden (Capres-Cawapres) di MK.

Respons Gibran soal hasil putusan sidang MK yang membahas batas usia capres-cawapres.

UU Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional karena tidak tunduk kepada UU Nomor 15 Tahun 2019. Undang-Undang itu membahas tentang Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang…

Sejak awal KPU telah melakukan berbagai kegiatan antara lain berupa bimbingan teknis penyelesaikan perselisihan hasil pemilihan (PHP) kepada KPU provinsi dan kabupaten kota.

Bekas Ketua Wadah Pegawai KPK tersebut menjadi saksi dari pemohon Universitas Islam Indonesia (UII).

Dalam sidang lanjutan di Jakarta, Rabu (9/9/2020), Kepala Bagian Perancangan Produk Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Rasamala Aritonang hadir sebagai saksi lewat…

Bisnis, JAKARTA — Mahkamah Konstitusi kembali menolak uji materi terkait dengan norma pengangkatan jabatan wakil menteri yang diatur dalam UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian…

Perkara pengujian konstitusionalitas UU No. 2/2020 yang diajukan oleh kubu mantan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin resmi diakhiri Mahkamah Konstitusi…

Bisnis, JAKARTA — Gugatan uji materi terhadap UU No. 2 Tahun 2020 yang diajukan oleh mantan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin dicabut. Pihak penggugat…

Pemerintah berencana menghadirkan ahli dalam sidang permohonan uji materiil maupun formil UU KPK hasil revisi di Mahkamah Konstitusi.

Surat dikirimkan oleh Syaiful Bakhri yang memimpin tim kuasa hukum.

Hakim Konstitusi Arief Hidayat menjelaskan bahwa Kivlan Zen tidak dapat menguraikan kerugian konstitusional akibat berlakunya Pasal 1 ayat (1) UU Darurat 12/1951.

Sebelum meninggal dunia pada 6 Juni, Ki Gendeng Pamungkas memasukkan permohonan uji materi UU No. 7/2017 tentang Pemilihan Umum.

Pengalihan aset, personel, dan dokumen merupakan amanah UU No. 25/2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi.