Pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN) dan transformasi transformasi birokrasi dapat menjadi solusi atas besarnya porsi pembayaran utang dalam APBN.
Bank Pembangunan Asia (ADB) menyatakan Badan Penerimaan Negara yang menjadi salah satu janji presiden terpilih Prabowo Subianto sebagai sesuatu yang penting.
Bappenas resmi memasukkan rencana presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk Badan Penerimaan Negara yang memangkas kewenangan Kementerian Keuangan dalam RKP.
Dirjen Pajak selanjutnya memiliki tugas berat dan kompleks, menggenjot rasio pajak ke 16%, hingga berperan di institusi baru, yakni Badan Penerimaan Negara.
Dalam Visi, Misi, dan Program Prabowo – Gibran tertulis rencana mendirikan badan penerimaan negara yang baru. Prabowo pun meminta usulan nama dirjen pajak.
Program-program populis Prabowo-Gibran menyimpan risiko fiskal tersendiri, yang mesti dicermati agar Indonesia keluar dari jebakan pendapatan menengah.