Pemkab Badung, Bali bakal menemui pengusaha untuk membahas polemik pajak hiburan yang naik jadi 40%.

Berikut ini daftar subjek hiburan dan tempat yang dikenai pajak hiburan 40-75%.

Berikut daftar tempat hiburan di wilayah DKI Jakarta yang pajaknya naik hingga 40% per 5 Januari 2024.

Simak ketentuan kenaikan pajak hiburan hingga maksimal 75% yang tertuang di UU HKPD.

Pemerintah pusat menginstruksikan kepada pemerintah daerah untuk mulai mengadopsi UU No. 1/2022 tentang HKPD dalam penyusunan postur fiskal 2023.

Pemerintah pusat menegaskan terdapat beberapa klasul dalam UU HKPD yang bersifat transisi. Masa transisi ditetapkan lima tahun.

Kendati pentingnya peran landasan hukum reformasi fiskal daerah, KPPOD menilai terdapat beberapa aspek dalam UU HKPD yang berpotensi untuk menimbulkan dampak positif sekaligus…

Mengutip situs resmi bpk.go.id, hasil temuan tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar pemda masih sangat tergantung pada transfer daerah dari pemerintah pusat untuk membiayai…

Menurut Sri Mulyani, secara umum pemerintah daerah akan mendapatkan kenaikan pendapatan seiring berlakunya UU HKPD, salah satunya dari perpajakan.

Ketentuan-ketentuan di dalam UU HKPD dinilai dapat membantu penyelesaian pekerjaan rumah pemerintah daerah sejak lama.

Pada Selasa (7/12/2021), rapat paripurna DPR menetapkan RUU tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) menjadi undang-undang. Poin-poin…

Komisi XI DPR telah menerima hasil pembahasan mengenai RUU HKPD. Rancangan aturan itu sedang dibahas di rapat paripurna.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan alasan penetapan RUU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau HKPD jadi undang-undang.

Menurut PKS, pembahasan RUU HKPD pun belum berhasil memformulasikan kemandirian fiskal bagi daerah dan prinsip desentralisasi untuk meratakan pembangunan dan kesejahteraan…

Pemerintah dan Komisi XI DPR RI telah menyepakati RUU dalam pembicaraan tingkat I. Selanjutnya, RUU HKPD akan dibawa ke Rapat Paripurna untuk disahkan menjadi UU.

RUU HKPD tersebut merupakan tindak lanjut atas evaluasi pelaksanaan desentralisasi fiskal yang diatur dalam UU No. 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah…