Pemberian tarif promo LRT ini menggunakan subsidi dari pemerintah, menggunakan skema Kewajiban Pelayanan Publik atau Public Service Obligation (PSO).

Kemenkeu mengalokasikan dana total Rp7,5 triliun sebagai subsidi atau PSO bagi angkutan kereta api dan kapal laut.

KAI Tandatangani Kontrak PSO KA Ekonomi dan Subsidi KA Perintis Tahun 2023 dengan Kementerian Perhubungan senilai Rp2,67 Triliun.

Pemerintah anggarkan subsidi angkutan perkeretaapian, baik untuk tarif Public Service Obligation (PSO) dan tarif angkutan perintis Rp2,5 Triliun.

MITJ berencana mencaplok 51 persen saham KAI di KCI. Rencana itu akan mempengarungi skema tarif penugasan atau Public Service Obligation (PSO)

Kemenhub berupaya menyinkronkan persoalan pemberian atau subsidi kepada KAI Commuter soal rencana integrasi tarif di layanan transportasi DKI Jakarta

Pemerintah Indonesia perlu mengadaptasi kebijakan AS yang menyelamatkan sektor transportasinya melalui insentif bagi pelaku usaha. Hal ini bisa dimulai dari penggunaan subsidi…

Menteri BUMN Erick Thohir dinilai memiliki kemampuan negosiasi yang baik dengan rekan-rekan menterinya. Hal tersebut terbukti dari langkah Erick yang dapat membuat Menteri…

JAKARTA – Kesulitan pemerintah memantau kapal-kapal penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik (PSO), yang tersebar di berbagai wilayah, membuat serapan anggaran subsidi…

Direktur Utama PT MRT Jakarta William Sabandar mengatakan diskon tarif yang telah berlaku sejak awal April 2019 akan tetap diberlakukan pada Mei 2019.

JAKARTA — Kementerian Perhubungan menaikkan subsidi public service obligation (PSO) pelayanan kereta api kelas ekonomi pada 2019 sebesar 4,5% menjadi Rp2,4 triliun dengan…

Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, kembali menaikkan besaran subsidi Public Service Obligation (PSO) untuk pelayanan kereta api kelas ekonomi hingga…

Kementerian Perhubungan memutuskan acuan penentuan tarif kewajiban pelayanan masyarakat (public service obligation/PSO) kembali ke Peraturan Menteri Nomor 35 Tahun 2016.

PT Bursa Efek Indonesia mendorong BUMN yang memperoleh dana kewajiban pelayanan publik (public service obligation/PSO) untuk melakukan penawaran saham perdana di pasar modal.

Kementerian Perhubungan menetapkan Public Service Obligation (PSO) Kelas Ekonomi 2015 sebesar Rp1,52 triliun.

Mulai 1 Januari 2015 subsidi yang dikenal dengan dana PSO (public service obligation) untuk rute perjalanan kereta api jarak menengah dan jarak jauh tidak akan berlaku lagi.…