DJKA Kementerian Perhubungan mengklaim akan memperluas aksesibilitas dan keterjangkauan kereta api melalui subsidi Public Service Obligation (PSO)

Wacana subsidi KRL Jabodetabek berbasis NIK mengemuka karena selama ini dianggap salah sasaran. Padahal, nilainya hanya secuil dibandingkan belanja lainnya.

PSO dalam RAPBN 2025 naik menjadi Rp7,96 triliun. Sebanyak 60,26% akan dialokasikan ke PT Kereta Api Indonesia

Pemberian tarif promo LRT ini menggunakan subsidi dari pemerintah, menggunakan skema Kewajiban Pelayanan Publik atau Public Service Obligation (PSO).

KAI Tandatangani Kontrak PSO KA Ekonomi dan Subsidi KA Perintis Tahun 2023 dengan Kementerian Perhubungan senilai Rp2,67 Triliun.

Pemerintah anggarkan subsidi angkutan perkeretaapian, baik untuk tarif Public Service Obligation (PSO) dan tarif angkutan perintis Rp2,5 Triliun.

YLKI menilai rencana tersebut bakal sulit diimplementasikan apabila pelanggan harus membayar dengan tarif berbeda, tetapi naik KRL di kelas yang sama.

MITJ berencana mencaplok 51 persen saham KAI di KCI. Rencana itu akan mempengarungi skema tarif penugasan atau Public Service Obligation (PSO)

Pemerintah Indonesia perlu mengadaptasi kebijakan AS yang menyelamatkan sektor transportasinya melalui insentif bagi pelaku usaha. Hal ini bisa dimulai dari penggunaan subsidi…

Menteri BUMN Erick Thohir dinilai memiliki kemampuan negosiasi yang baik dengan rekan-rekan menterinya. Hal tersebut terbukti dari langkah Erick yang dapat membuat Menteri…

Lewat kehadiran PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek (MITJ), Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berharap penyelenggaraan transportasi massal di Ibu Kota semakin efektif…

JAKARTA – Kesulitan pemerintah memantau kapal-kapal penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik (PSO), yang tersebar di berbagai wilayah, membuat serapan anggaran subsidi…

JAKARTA — Kementerian Perhubungan menaikkan subsidi public service obligation (PSO) pelayanan kereta api kelas ekonomi pada 2019 sebesar 4,5% menjadi Rp2,4 triliun dengan…

Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, kembali menaikkan besaran subsidi Public Service Obligation (PSO) untuk pelayanan kereta api kelas ekonomi hingga…

Kementerian Perhubungan melakukan kajian terhadap mekanisme pemberian subsidi pelayanan publik atau public service obligation terhadap kereta agar tepat sasaran.

Kementerian Perhubungan memutuskan acuan penentuan tarif kewajiban pelayanan masyarakat (public service obligation/PSO) kembali ke Peraturan Menteri Nomor 35 Tahun 2016.