Fadli Zon akan berada di Komisi I. Itu artinya dia akan menjadi mitra kerja Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang juga merupakan ketua umumnya di Partai Gerindra.

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menjadi Menteri Pertahanan di kabinet Joko Widodo atau Jokowi, rivalnya di pemilihan presiden 2014 dan 2019.

Mantan Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengungkapkan cerita di balik pemberian keris oleh Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai tanda penghargaan.

Mantan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fadli Zon menyerahkan keputusan tentang jatah kursi menteri kepada Prabowo Subianto dan Presiden Joko Widodo.

Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang disebut siap apabila ditunjuk sebagai menteri dalam kabinet Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Maruf Amin menjadi berita terpopuler…

Akademisi memandang minor sikap kubu oposisi jika meminta jatah kursi menteri. Sementara itu muncul perkiraan bahwa Fadli Zon akan diajak Jokowi mengisi salah satu kursi…

Menjelang pelantikan presiden, beredar isu Prabowo Subianto akan masuk ke Kabinet Jokowi yang baru sebagai Menteri Pertahanan.

Dua tokoh yang cukup sering mengkritik pemerintah, Fadli Zon dan Fahri Hamzah hengkang dari kepemimpinan DPR.

Presiden Joko Widodo yang menyatakan siap bertemu dengan kelompok pro-referendum Papua menjadi berita terpopuler di kanal Nasional Bisnis.com pada hari Senin (30/9/2019).

Fadli Zon dipastikan tak akan menjadi pimpinan DPR periode mendatang.

Partai Gerindra dipastikan mendapat jatah wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat periode 2019—2024. Ini karena partai yang diketuai Prabowo Subianto menempati suara terbanyak…

Selain ancaman boikot dari Uni Eropa, kini juga muncul kampanye global “Palm Oil Free” (Bebas Minyak Sawit) yang mengarah pada boikot total seluruh produk sawit.

Konstitusi sudah mengamanatkan pemerintah untuk menjalankan amanat undangn-undang yang menyatakan setiap orang berhak sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan berhak…

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menyatakan saat ini sudah seharusnya Undang Undang tentang KPK dilakukan revisi karena poinnya yang diganti masuk akal.

Pemerintah melalui Kepala Staf Kepresidenan ingin mendapat dukungan dari Amerika Serikat demi menangani konflik di Papua. Dewan Perwakilan Rakyat menganggap ini bukti Presiden…