Anggota DPD RI AM Fatwa mempertanyakan urgensi pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung karena moda dan akses transportasi kedua kota tersebut sudah baik dan lengkap.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat berniat mengambil 2,5% hingga 5% saham perusahaan yang akan mengembangkan kereta api cepat Jakarta-Walini-Bandung.

Teka-teki rencana pembangunan kereta api cepat Jakarta-Bandung dipastikan tidak didanai oleh pemerintah, tetapi akan digarap oleh konsorsium perusahaan pelat merah.

Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution memastikan pemerintah menolak proposal yang ditawarkan oleh China dan Jepang.

Rivalitas Jepang dan China dalam memperebutkan proyek infrastruktur kereta api super cepat rute Jakarta-Bandung semakin ketat.

Pemerintah akan memilih negara investor yang berhak membangun proyek kereta api super cepat rute Jakarta-Bandung berdasarkan pertimbangan teknis dan keuangan.