Ketua DPR Puan Maharani menyebut belum ada pergerakan terkait upaya menggulirkan hak angket

Mahfud mengakui tidak banyak terlibat terkait hak angket DPR yang salah satu tujuannya adalah untuk memakzulkan Presiden Jokowi

MK membatasi jumlah kuasa hukum dan saksi dalam sidang sengketa atau perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2024

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan kecurangan pemilihan umum (pemilu) 2024 terlihat sangat massif.

Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) memvonis ketujuh terdakwa anggota PPLN Kuala Lumpur dalam kasus manipulasi data Pemilu.

Ganjar Pranowo mengaku telah mengadukan 116 terkait dugaan kecurangan Pemilu 2024 ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Ganjar mengaku sudah menyiapkan tim hukum terkait hasil Pemilu yang akan diumumkan KPU

Nasdem, PKS, dan PKB siap mengajukan hak angket DPR untuk mengusut dugaan kecurangan penyelenggaraan Pemilu 2024, apabila PDIP tak kunjung berinisiatif

Fraksi PAN dan Fraksi Partai Demokrat DPR meyakini hak angket untuk usut dugaan kecurangan penyelenggaraan Pemilu 2024 tidak akan terwujud.

Tujuh anggota nonaktif PPLN Kuala Lumpur itupun telah berstatus terdakwa dan tengah menjalani persidangan.

Mabes Polri menyatakan sikap netralitasnya dalam kegiatan politik praktis dan menolak dijadikan saksi dalam sengketa pemilu 2024.

PDIP semakin serius menggulirkan hak angket usai dikritik Nasdem seperti kura-kura. Bahkan, PDIP telah menyiapkan amunisi untuk menggugat hasil pemilu ke MK

Prabowo-Gibran menang telak di Sumsel. Namun, kemenangan ini mendapatkan protes, salah satunya dari kubu AMIN yang menyinggung pelanggaran etik Anwar Usman

PPP mempertimbangkan posisinya yang masih berstatus koalisi pemerintahan Jokowi sehingga tidak bisa gegabah ambil sikap ihwal hak angket

Anies Baswedan merespons santai soal polemik wacana koalisi besar pemerintahan 2024-2029 serta pengguliran hak angket oleh DPR