Dengan aplikasi ini, pengunjung pameran dan penyelenggara layanan atau penerima bantuan usaha mikro bisa berinteraksi secara virtual.

Penunjukkan langsung vendor pengadan paket bantuan sosial (bansos) terus didalami, KPK kemarin memeriksa salah satu pejabat Kemensos yang diterangrai mengetahui proses penunjukkan…

KPK buka suara soal nama putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka yang dikaitkan dengan kasus dugaan korupsi bansos Covid-19.

Dari nilai pun juga naik sebesar Rp85,5 triliun, dari Rp105,9 triliun menjadi Rp191,4 triliun.

MAKI menyerahkan barang-barang paket sembako bansos Covid-19 yang disalurkan Kemensos untuk wilayah Jabodetabek ke KPK pada Rabu (16/12/2020).

MAKI yakin Juliari dan empat tersangka lainnya telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Proyek pengadaan bantuan sosial di Kementerian Sosial semula berjalan normal, namun pada pengadaan tahap kedua mulai menunjukkan kejanggalan.

Fahri Hamzah mengingatkan potensi kecurangan dalam pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2020 melalui penggunaan dana bantuan pemerintah.

Dari total anggaran PEN Rp 204,95 triliun TA 2020, Kementarian Sosial menerima Rp 127,2 triliun. Menurut KPK, Mensos Juliari mengambil uang pengadaan bansos Covid-19 berupa…

Refly mengatakan kondisi kasus korupsi di Indonesia, apalagi ditambah Mensos Juliari Batubara, sangat parah sehingga perlu keseriusan Jokowi untuk memeranginya.

Penangkapan Juliari Barubara menambah daftar Menteri Sosial (Mensos) yang dibekuk oleh KPK. Selain Juliari, dua nama Mensos di periode berbeda yang terjerat kasus korupsi.

Untuk fee tiap paket bansos disepakati oleh MJS dan AW Rp10.000 per paket sembako.

Diperlukan sebuah riset yang komprehensif untuk memastikan apakah hukuman bagi koruptor di Indonesia masih belum memberikan efek jera karena korupsi masih dilakukan oleh…

Dari total anggaran kemensos sebesar Rp134,008 triliun, realisasi sudah lebih dari 97,2 persen per 6 Desember 2020.

Kementerian Sosial sebelumnya bernama Departemen Sosial pernah dibubarkan oleh Gus Dur karena dinilai sebagai lumbung korupsi pada 1999. Namun, pada 2001 lembaga itu dibentuk…