PT Bank Muamalat Indonesia Tbk kembali ditunjuk oleh pemerintah sebagai mitra distribusi Sukuk Ritel (SR) seri 011 di tahun 2019. Perseroan menargetkan kenaikan penjualan…
JAKARTA – Bank mulai memasang strategi untuk menjual Sukuk Ritel (SR) 011 dengan menyasar sejumlah nasabah existing. Selain itu, bank membidik nasabah milenial untuk investasi…
JAKARTA – Kendati sebagian besar bank sukses memasarkan sukuk ritel (Sukri) SR-010, beberapa bank yang menjadi agen penjual mengaku realisasi penawaran tidak berhasil mencapai…
Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah kembali meraup Rp8,10 triliun dari penerbitan Sukuk Negara Ritel seri SR-010. Penjualan SR-010 menjangkau 17.922 investor di seluruh provinsi…
JAKARTARespons investor terhadap surat berharga syariah negara (SBSN) atau sukuk ritel SR-010 cukup tinggi meskipun kupon yang ditawarkan tidak setinggi seri sebelumnya.
Pemerintah mengatakan bahwa beberapa agen penjual surat berharga syariah negara atau SBSN yang menyasar investor ritel atau sukuk ritel SR-010 telah mengajukan penambahan…
Pemerintah secara resmi memulai masa penawaran instrumen Surat Berharga Negara Syariah untuk investor ritel atau sukuk ritel dengan seri SR-010 dengan menawarkan kupon 5,9%.
Pemerintah secara resmi memulai masa penawaran instrumen Surat Berharga Negara Syariah untuk investor ritel atau sukuk ritel dengan seri SR-010 dengan menawarkan kupon 5,9%.
JAKARTA — Penetapan kupon Surat Berharga Syariah Negara untuk investor ritel atau Sukuk Ritel untuk tahun emisi 2018 yang diprediksi terlampau rendah, yakni di bawah 6% akan…
Pragmatisme pemerintah yang terbentur outlook kenaikan suku bunga menyebabkan penjualan sukuk negara ritel seri SR-009 tidak laku. Penjualan obligasi ritel ini berada dibawah…
PT Bank Syariah Mandiri menargetkan mampu menjual Sukuk Ritel SR-009 senilai Rp750 miliar pada tahun ini, dengan membidik nasabah individual dari kalangan ibu rumah tangga…
Pemesanan Sukuk Negara Ritel Seri SR-007 yang tengah ditawarkan ke investor sejak 23 Februari-6 Maret sudah mencapai Rp15,1 triliun atau sekitar 75,50% dari target Rp20 triliun.
Pengadaan barang dan jasa pemerintah direncanakan menjadi agunan penerbitan sukuk negara mengingat jumlah aset yang dapat dijadikan underlying kian terbatas.