Pemerintah memangkas setoran pendapatan dari dividen perusahaan pelat merah sebesar Rp9 triliun dengan potongan terbesar pada bank-bank milik negara.

Ekonom menilai rencana penurunan target penerimaan dividen BUMN merupakan langkah positif yang malah bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Pemerintah mematok rasio pembayaran dividen bagi perbankan pelat merah sebesar 20% pada 2015 dari sebelumnya sebesar 30% untuk memperkuat permodalan.

PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. berharap dividend payout ratio tahun ini ditetapkan di kisaran 15% hingga 20%.

Pemerintah memastikan setoran dividen bank-bank pelat merah akan dikurangi di bawah 25% dari sebelumnya sekitar 30%. Apa tanggapan Direktur Utama PT Bank Mandiri (Persero)…

PT Pertamina (Persero) mengklaim sebagai penyetor dividen terbesar bagi pemerintah mencapai US$3 miliar.

Pemerintah memastikan akan menurunkan rasio pembayaran dividen atau dividend payout ratio perbankan pelat merah menjadi di bawah 25% pada tahun depan untuk menggenjot permodalan…

Pemerintah memastikan tidak akan menarik dividen dari PT Pertamina (Persero) pada tahun buku 2015 demi menggenjot investasi pada sektor energi.

Menteri Keuangan Bambang P.S Brodjonegoro mendukung rencana meniadakan pembagian dividen perusahaan BUMN untuk negara asalkan pemakaiannya tepat.

Presiden Joko Widodo meminta perusahaan BUMN tidak ada dividen agar perusahaan mampu berkembang lebih cepat dalam rangka mendukung berbagai program pemerintah termasuk pembangunan…

Setoran dividen dari perusahaan pelat merah dipastikan tidak tercapai dan membuat pemerintah tekor Rp3,8 triliun dari total target tahun ini Rp40 triliun.

Kerugian perusahaan pelat merah yang kian banyak membuat pemerintah memutuskan untuk menurunkan setoran target dividen sebesar Rp1,5 triliun pada tahun depan menjadi Rp42,23…

Pendapatan negara dari bagian laba badan usaha milik negara (BUMN) menjadi Rp43,73 triliun dinilai dapat membebani perusahaan pelat merah.

Pemerintah dan Badan Anggaran DPR memutuskan untuk menaikkan setoran dividen dari laba badan usaha milik negara (BUMN) pada tahun anggaran 2015. Simak alasan DPR berikut.

Setoran pendapatan dari bagian laba badan usaha milik negara (BUMN) yang meningkat mengakibatkan perusahaan pelat merah terjepit.