Bila dibandingkan dengan persentase backlog yang terjadi di negara lain, Indonesia masih masuk dalam kategori tinggi.

Regulasi dinilai masih menjadi kendala bagi Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk mengurangi jumlah backlog yang saat ini masih mencapai 52.614 rumah.

Untuk memenuhi kebutuhan RHIR bagi warga kurang mampu, Pemprov Gorontalo menganggarkan pembangunannya sebanyak 1.000 unit setiap tahun.

Realestat Indonesia atau REI menargetkan tahun ini membangun 15.000 unit rumah untuk mengatasi angka kebutuhan rumah di Provinsi Banten.

Kebutuhan perumahan atau backlog di Provinsi Kalimantan Timur mencapai 13.000 unit.

DPD Realestat Indonesia Provinsi Jawa Tengah mengharapkan kepala daerah yang baru terpilih pada Pilkada Serentak 2018 ini bisa mengatasi masalah sinkronisasi perizinan antara…

Guna mengatasi angka backlog perumahan 11,6 juta unit, pemerintah perlu membuat kebijakan rent control untuk memberikan keadilan ruang bagi masyarakat yang belum memiliki…

Asosiasi pengembang menilai butuh kebijakan strategis untuk pemenuhan kebutuhan rumah rakyat secara optimal.

Angka kebutuhan rumah atau backlog di Provinsi Lampung dan Bali mendorong setiap DPD Realestat Indonesia menargetkan pembangunan perumahan tahun ini bisa mencapai 5.000 unit.

Angka kebutuhan rumah di Provinsi Nusa Tenggara Barat saat ini diperkirakan mencapai 325.000 Unit.

DPD Realestat Indonesia Provinsi Jawa Barat masih memiliki pekerjaan rumah yang berat untuk mengatasi 4 juta rumah atau sekitar 35% dari total backlog perumahan se Indonesia…

DPD Realestat Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur mengatakan saat ini angka backlog perumahan di provinsi ini mencapai 228.168 unit.

Konsultan properti mengimbau kepada para kepala daerah yang terpilih melalui Pilkada Serentak 2018 ini fokus memperhatikan masalah backlog perumahan di daerahnya masing-masing.

Guna mengentaskan masalah backlog perumahan, konsultan perumahan menilai para kepala daerah yang terpilih pada Pilkada Serentak 2018 bisa merumuskan program pembangunan perumahan…

Konsultan properti mengimbau kepada para kepala daerah yang terpilih melalui Pilkada Serentak 2018 ini fokus memperhatikan masalah backlog perumahan di daerahnya masing-masing.