Pemerintah membentuk Tim Reforma Agraria yang terdiri atas beberapa kementerian/lembaga terkait. Tim ini akan diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.Sasaran…
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN segera mengirimkan rancangan peraturan presiden atau perpres terkait implementasi bank tanah ke Kementerian Kordinator Bidang Perekonomian.
Pemerintah mengakui tidak cepat tanggap dalam menyiapkan lahan untuk pemukiman di kawasan perkotaan sehingga menjadi masalah yang menghambat upaya penyediaan hunian untuk…
Kalangang pengmbang berharap Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan (ATR/BPN) melibatkan pengembang untuk memberikan pandangan profesional dalam mengupayakan…
Kementerian Agraria Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional merencanakan penerbitan Peraturan Pemerintah atau PP tentang Bank Tanah akan terbit pada dua bulan ke depan.
Pemerintah menargetkan bank tanah negara sudah terbentuk pada awal tahun depan untuk memberikan kepastian hukum pengendalian harga dan penguasaan tanah oleh negara.
Pengembang di daerah menyambut positif ide pembentukan kelembagaan bank tanah sehingga diharapkan dapat mengerem laju kenaikan harga tanah yang biasanya selalu naik setiap…
Indonesia Property Watch (IPW) mengingatkan pemerintah untuk segera merealisasikan pembentukan bank tanah sebagai upaya untuk menjamin kelangsungan program sejuta rumah.
Pemerintah meyakini pengadaan lahan untuk proyek infrastruktur dapat berjalan lebih efektif dengan menggunakan mekanisme dana Bank Tanah (land banking) Lembaga Manajemen…
Pemerintah mengupayakan pembentukan bank tanah sebagai badan penyedia lahan untuk pembangunan perumahan, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR.
Meleburnya Kementerian Perumahan Rakyat untuk bergabung dengan Kementerian Pekerjaan Umum membuat sejumlah pihak cemas akan keberlanjutan rencana pembangunan bank tanah.
Keberadaan bank tanah saat ini sangat mendesak untuk segera dibentuk apalagi kinerja pemerintah dinilai belum menunjukkan adanya terobosan di sektor perumahan rakyat.