Serapan anggaran di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada awal November ini mencapai 58,9% atau sekitar Rp57 triliun dari total anggaran APBNP 2016 sebesar…
Badan Anggaran DPR mengusulkan pemangkasan subsidi kredit dan pajak 2017 untuk dialihkan ke belanja kementerian/lembaga mengingat penyerapannya pada tahun ini hingga september…
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD Palembang mencatat serapan APBD Pemerintah Kota Palembang baru mencapai 60% memasuki Triwulan IV/201
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menginginkan pemerintah dapat benar-benar fokus dalam hal serapan anggaran sebagai upaya menjaga momentum pertumbuhan perekonomian…
Sebanyak 34,48% atau 30 kementerian/lembaga dari total 87 kementerian/lembaga masih memiliki penyerapan anggaran yang rendah sepanjang semester I/2016.
Serapan anggaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) hingga April 2016 tercatat baru 14%. Namun serapan tersebut diklaim melonjak dari periode yang sama tahun…
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Heru Budi Hartono mengaku terkejut dengan informasi bahwa penyerapan APBD 2016 Pemprov DKI Jakarta masih nol…
Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat tak menyembunyikan kekagetannya atas informasi bahwa penyerapan APBD DKI Jakarta hingga saat ini masih nol persen.
Tradisi yang ada selama ini menunjukkan kegiatan pembangunan di Indonesia berlangsung pada semester II tiap tahunnya. Hal ini mengingat tender proyek baru dilakukan pada…
Pemerintah mendorong sejumlah kementerian dan lembaga untuk mempercepat penyerapan APBN 2016 mulai dari awal tahun, terutama disejumlah sektor dan wilayah yang diketahui…
Realisasi serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2015 Kementerian ESDM sebesar 62,88% dari anggaran sebesar Rp15,1 triliun, kata Menteri ESDM Sudirman…
Realisasi penyerapan anggaran infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat belum sesuai harapan hingga akhir Oktober, kemarin. Pemerintah perlu bekerja lebih…
Pemerintah meminta aparat penegak hukum baik Polri maupun Kejaksaan tidak 'genit' melakukan pemanggilan untuk kasus dugaan pelanggaran percepatan penyerapan anggaran pemerintah…