Pengamat menilai sejumlah permasalahan akan muncul apabila BPK dikuasai politisi lima tahun ke depan, salah satunya menurunnya kepercayaan publik kepada BPK.
MK telah mengubah aturan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dengan mengizinkan partai politik untuk mengusung calonnya tanpa harus memiliki kursi di DPRD.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Fraksi PAN Zita Anjani ditegur sejumlah Dewan akibat memberikan klarifikasi mengenai masalah pribadinya di rapat paripurna.
Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DKI Jakarta menyoroti penurunan besaran APBD DKI Jakarta tahun anggaran 2023 yang turun hingga Rp5 triliun dalam APBD Perubahan.
Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Hariadi Anwar mengkritisi mekanisme pengawasan rekrutmen guru honorer di bawah Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta.