Kalangan industri kehutanan menyatakan dukungannya terhadap gerakan menanam pohon yang digalakkan pemerintah melalui program "Gerakan Penanaman 1 Miliar Pohon".

Pemerintah pusat menyiapkan enam provinsi untuk mendapatkan kucuran dana dari Pemerintah Norwegia dalam pengelolaan hutan berkelanjutan yang totalnya mencapai Rp1,7 triliun.

Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Rahardjo Benyamin mengatakan pihaknya mengusulkan agar Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Gambut ditinjau kembali.n

Indonesia pada akhir tahun ini diperkirakan memiliki sistem sertifikasi hutan yang diakui Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC).

Struktur pengusahaan hutan kini berubah seiring dengan diperluasnya akses legal dan pembiayaan pengelolaan hutan bagi masyarakat. Saat ini setidaknya ada 30.000 izin pengusahaan…

Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) lebih ketat mengatur pengucuran kredit ke sektor kehutanan agar memperhatikan dampak terhadap lingkungan…

PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) berkomitmen lebih memperhatikan persoalan perubahan iklim dan deforestasi dalam mengelola kawasan hutannya, termasuk mengelola lahan…

Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Purwadi Soeprihanto mengatakan, ketiadaan roadmap pengelolaan kehutanan adalah pangkal masalah merosotnya daya…

Pemerintah belum satu suara soal wacana pembukaan keran ekspor kayu bulat. Dampak terhadap industri hulu dan hilir dinilai masih perlu kajian yang lebih mendalam.

Kementerian Kehutanan mendorong pengusaha sektor kehutanan, baik BUMN maupun swasta, menggarap 10%-20% areal konsesinya untuk pengembangan tanaman pangan guna mendukung pencapaian…

Pemerintah akan menerapkan audit legalitas izin usaha kehutanan guna memperbaiki basis data dan tata kelola perizinan di sektor ini.

Perusahaan industri kehutanan PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) menyatakan sangat hati-hati dalam memilih bahan baku untuk menjaga komitmen dalam menghasilkan produk…

Dengan penerapan satellite account, kontribusi sektor kehutanan terhadap pembentukan produk domestik bruto (PDB) terkatrol menjadi lebih dari 2%.

Batas maksimal luas konsesi hutan produksi sebaiknya ditetapkan bervariasi bergantung pada produktivitas lahan dan jenis industri yang akan dibangun.

Seluruh pemangku kepentingan di sektor kehutanan perlu bersinergi guna membenahi ketidakpastian kawasan hutan yang membuat kinerja sektor ini semakin layu.