Setelah melakukan penyisiran data, KPU menemukan nama ganda pada 103 daftar warga negara asing di DPT.

Kementerian Dalam Negeri menolak warga negara asing yang terdaftar sebagai pemilih pada pemilu 2019 berasal dari datanya. 

Ada 103 WNA yang masuk DPT Pemilu 2019. WNA terbanyak yang masuk DPT berasal dari Australia sebanyak 18 orang

Wakil Ketua Komisi II DPR, Herman Khaeron mengkhawatirkan pemilih yang masuk ke dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) tidak bisa mencoblos akibat kekurangan kertas suara.

Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum(Bawaslu) Mochammad Afifuddin meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) segera membersihkan 103 nama  Warga Negara Asing (WNA) yang masuk dalam…

Direktorat Jenderal Dukcapil Kementerian Dalam Negeri menyerahkan data 103 WNA yang terdaftar sebagai pemilih, Senin (4/3/2019).

KPU menerima laporan serta langsung memverifikasi data 103 WNA yang memiliki KTP elektronik dan masuk dalam daftar pemilih tetap.

Anggota Komisi II DPR, Firman Subagyo, menilai Presiden Joko Widodo alias Jokowi tidak perlu mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) terkait polemik…

Salah satu upaya yang saat ini dilakukan KPU untuk menanggulangi masalah surat suara bagi DPTb adalah dengan optimalisasi distribusi pemilih tambahan ke TPS terdekat

Kelompok pemilih ini akan dicatat dalam daftar pemilih khusus (DPK).

Daftar pemilih tambahan dalam pemilihan umum (Pemilu) 2019 yang terancam tidak bisa menggunakan hak pilih bakal meningkat dua kali lipat. Mereka terancam jadi golput teknis.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) atau uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dinilai diperlukan agar pemilih tambahan bisa…

Jumlah pemilih tambahan yang mencapai lebih dari setengah juta terancam tidak bisa mendapatkan hak pilih. KPU mengungkapkan mereka terkonsentrasi di satu wilayah dalam jumlah…

Persoalan keabsahan Daftar Pemilh Tetap (DPT) lebih mengkhawatirkan ketimbang hoaks soal kertas suara yang sudah dicoblos, ujar Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)…

etua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hanura, Benny Ramdhani mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) memasukkan nama Oesman Sapta Odang (OSO) ke dalam Daftar Calon Tetap (DCT)…