Ibu Kota Nusantara atau IKN mulai disinggung para bakal calon presiden dan wakilnya, Anies Baswedan dan Agus Harimurti telah melontarkan pernyataan.

Komitmen investasi terhadap IKN itu diteken di sela Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G7 yang digelar di Hotel Grand Prince, Hiroshima, Jepang.

Pemerintah telah memulai pembangunan lebih dari 30 proyek, termasuk Istana Presiden dan Wakil Presiden di IKN.

Sebanyak 12 tower sudah fungsional dan menjadi tempat tinggal bagi para pekerja konstruksi yang membangun sejumlah infrastruktur di IKN Nusantara.

Ganti rugi lahan adat IKN masih menggantung, termasuk permintaan relokasi dari masyarakat adat.

Otorita IKN menargetkan pembangunan IKN Nusantara tahap pertama yaitu Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) akan mencakup lahan seluas 1.700 hektare.

Pemerintah mengklaim proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN akan mengacu pada prinsip pembangunan berkelanjutan.

Menteri Pertanahan, Infrastruktur dan Transportasi Korea Selatan Won Hee-Ryong berkunjung langsung ke IKN Nusantara. 

PUPR akan menyiapkan pompa air baku dari bendungan dengan kapasitas 300 liter per detik untuk pasokan ke IKN.

Setidaknya ada 9 faktor utama yang menjadi pertimbangan pemerintah untuk pindah dari DKI Jakarta ke Kaltim.

Kementerian PUPR telah bekerja sama dengan K-Water yang telah memiliki pengalaman, teknologi, dan kapabilitas yang sangat baik dalam sektor pengelolaan air. 

Pemerintah memberikan fasilitas pengurangan pajak penghasilan (PPh) bagi investor yang membangun fasilitas SPBU di IKN.

Lippo Group menilai IKN  sangat prospektif bagi investasi dan pengembangan sektor kesehatan di Tanah Air.

Walau para pelaku usaha menilai insentif IKN yang telah dirumuskan menarik, tingginya ongkos logistik masih jadi rintangan investasi.

Pengusaha properti menilai pemanis investasi IKN cukup menarik, asalkan disertai aturan teknis dari Otorita dan program stimulasi pasar.