Presiden Joko Widodo (Jokowi) dilaporkan akan mulai berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada akhir Juli 2024.

KSP Moeldoko menyurati Mensesneg untuk meminta agar Keputusan Presiden (Keppres) mengenai pemindahan Ibu Kota ke IKN bisa segera rampung.

Pemprov DKI Jakarta mengungkapkan nasib perekonomian Jakarta saat status ibu kota negara berpindah ke Nusantara, Kalimantan Timur.

Perayaan HUT ke-79 Kemerdekaan akan menjadi sejarah baru bagi Indonesia karena untuk pertama kalinya upacara 17 Agustus digelar di IKN Nusantara

Kementerian PUPR memastikan aliran listrik dan pasokan air bersih telah siap digunakan di Ibu Kota Nusantara (IKN) jelang peringatan hari kemerdekaan.

Jokowi batal berkantor di IKN pada bulan ini, tetapi rencana menggelar Upacara HUT ke-79 Kemerdekaan RI tetap berjalan

PDI Perjuangan menyindir Presiden Jokowi yang batal pindah kantor ke Ibu Kota Nusantara (IKN) Nusantara pada bulan ini karena infrastruktur yang belum siap.

Sebagai pusat perekonomian nasional hingga saat ini, posisi Jakarta tak bisa digantikan dengan mudah.

Konsultan properti Colliers mencatat total pasokan perkantoran di Jakarta hingga kuartal II/2024 tercatat mencapai 11,13 juta meter persegi (m2)

Jokowi memerintahkan Menpan RB Azwar Anas untuk memfinalisasi skema pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN).

Menpanrb Azwar Anas menyampaikan perkembangan terbaru terkait dengan rencana pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN).

Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengklaim minat investasi dari Uni Emirat Arab, Malaysia, dan China telah mendapatkan letter to proceed.

Selain berasal dari dalam negeri, di antara 9 perusahaan calon investor IKN berbasis di Malaysia, China, dan Uni Emirat Arab (UEA).

Moeldoko buka suara soal pengunduran diri Bambang Susantono dan Dhoni Rahajoe dari kursi pimpinan Badan Otorita IKN.

Pelaksana konstruksi Kantor Presiden di IKN yakni PT PP - Wika KSO dengan total alokasi anggaran sebesar Rp1,56 Triliun dan bersumber dari APBN.