Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) terus melakukan upaya konsolidasi kepada pemerintah terkait proyek Ibu Kota Negara.

PT Waskita Karya (Persero) Tbk. menyiapkan sejumlah strategi untuk membidik beragam peluang proyek infrastruktur Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur.

BUMN di sektor konstruksi menunggu dibukanya proses lelang dari proyek pembangunan Ibu Kota Negara di Kalimanatan Timur.

Asosiasi Kontraktor Indonesia (AKI) mengungkapkan terdapat peluang besar untuk kerja sama dengan investor asing dalam proyek infrastruktur di Ibu Kota Negara.

Sistem pengolahan sampah di IKN akan dilakukan mulai dari hulu atau dimulai dengan langkah pencegahan. 

Kerja sama antara investor asing dengan BUMN atau perusahaan swasta lokal untuk proyek IKN dapat dilakukan melalui berbagai skema kerja sama.

Investor asing yang tertarik a.l. berasal dari Amerika Serikat, Jerman, Singapura, Denmark, Italia, Uni Emirat Arab, dan China,

Berdasarkan data Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas), pemerintah memetakan tiga sumber dana untuk membiayai IKN, yaitu Rp89,4 triliun dari APBN dan Rp253,4…

Salah satu isu strategis sekaligus paling disorot dalam persiapan pembangunan ibu kota negara baru adalah ketersediaan air.

Implementasi rencana pemindahan ibu kota negara (IKN) ke lokasi yang baru masih menantikan payung hukum yaitu Undang-Undang Ibu Kota Negara.

Jakarta diproyeksi masih akan tetap menjadi destinasi favorit bagi para investor untuk menanamkan modalnya.

Menurut Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan Kementerian PPN/Bappenas sekaligus Ketua Pokja Kelembagaan dan Regulasi Tim Koordinasi Persiapan Rencana Pemindahan IKN Diani…

Menteri PPN Suharso Monoarfa menegaskan bahwa naskah akademik dan rancangan undang-undang terkait dengan rencana pemindaha ibu kota sudah selesai.

Pemerintah akan membangun sejumlah klaster seperti klaster pemerintahan, pendidikan, riset dan inovasi serta keuangan di lokasi ibu kota baru.

Menurut Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyatakan selama ini salah satu upaya menjamin keberlanjutan pembangunan ibu kota adalah landasan hukum.